Bekasi,- Rajawalinews.online
Pencemaran air kali Cilemahabang di Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, membuat masyarakat sekitar mengalami krisis air bersih.
Kondisi air kali yang menghitam dan mengeluarkan bau tak sedap, disebutkan sudah berlangsung selama berbulan bulan, Warga menduga pencemaran berasal dari limbah pabrik yang sengaja dibuang ke kali oleh oknum-oknum dan pelaku industri yang tidak bertanggungjawab.
Dengan keadaan seperti ini, konsultan perencanaan sentralisasi Nugraha Hamdan mengatakan ke awak media dalam jumpa pers nya Senin, 28/12/2020 di ruang kerjanya, bahwa pemerintah Kabupaten Bekasi harus segera membuat solusi.
Menurut Nugraha Hamdan , Pemda Kabupaten Bekasi kepada pengusaha melayangkan surat yang ditunjuk sebagai dasar hukum.
“Mereka itu kan kawasan yang air buangannya kecil gitu, mereka mau peduli atau nggak kita hanya menuntut mereka perbaikan kali Cilemahabang, Jadi tidak tidak hanya diselesaikan melalui adu argumen, atau main salah-salahkan.” Tuturnya.
Solusinya menurut Nunu harus membuat sistem seperti di negara-negara maju, bukan berita acara yang memang di anggap kurang jelas. Banyaknya permasalahan hari ini di kawasan dan segala macamnya, saya nggak tahu itu.
Lebih lanjut Nunun memaparkan ,”Akan tetapi buat saya mereka yang terlibat dalam pengawasan lingkungan hidup akibat pelaku industri di anggapnya. Menurut saya sudah kurang elok lagi menuduh dinas lingkungan hidup terkait, artinya mari memberi solusi secara bersama sama,” pungkas Nunu.
“Kita sambil menunggu detail engineering design ( DED) ini, mudah mudahan ini cepat teratasi. jadi kita lihat setelah ini berjalan,” imbuhnya.
Nunu berharap agar semua bisa saling memberikan solusi karena ini bukan pekerjaan mudah dan sederhana, belum selesai nya dan molornya pengamanan air kali Cilemahabang ini khususnya di karena kan tidak kooperatif nya dan kurang reaktif nya kedua pihak kawasan Jababeka dan Lippo, hanya Kawasan Hyundai saja yang selalu aktif komunikasi, sedangkan penyumbang terbesar pembuangan ada di dua Kawasan Jababeka dan Lippo yang kurang kooperatif menjalin komunikasi dengan pihak konsultan.
“Dirinya tetap terus menjalankan proyek ini dengan alternatif alternatif lain yang bisa bekerjasama untuk kepentingan warga kabupaten Bekasi,” tutupnya. (SS)
