Makassar – Rajawalinews.online
Komite Adat Budaya Peduli Tanah Ulayat bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi damai di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (16/7/2026), dengan mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk mengusut berbagai persoalan yang mereka kaitkan dengan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).
Dalam pernyataan sikapnya, Komite Adat menilai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Februari 2026 belum ditindaklanjuti. Mereka menyebut salah satu rekomendasi RDP adalah pembentukan Pansus Hak Angket, penghentian aktivitas di lahan yang masih bersengketa, serta penyampaian data pembagian dividen kepada Pemerintah Provinsi Sulsel, Pemerintah Kota Makassar, dan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Komite Adat juga menyoroti dugaan ketidaksesuaian data pembagian dividen yang sebelumnya mencuat dalam RDP. Menurut mereka, terdapat perbedaan antara data yang disampaikan pihak GMTD dengan data yang dipaparkan perwakilan Pemerintah Provinsi Sulsel, sehingga mereka meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, massa menilai pengembangan kawasan Tanjung Bunga diduga telah bergeser dari tujuan awal sebagaimana tertuang dalam kebijakan pemerintah daerah pada awal 1990-an. Mereka menyebut kondisi tersebut memicu berbagai persoalan, termasuk sengketa lahan yang hingga kini masih terjadi.
Dalam petitumnya, Komite Adat menyampaikan lima tuntutan, yakni mendesak DPRD Sulsel segera membentuk Pansus Hak Angket, meminta penghentian aktivitas di kawasan yang masih bersengketa, mengusut dugaan penyimpangan pembagian dividen, menindak pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan tindak pidana, serta meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan terkait pengelolaan kawasan GMTD.
Aksi tersebut diikuti sejumlah organisasi masyarakat, di antaranya Patonro Komuniti, GIBER, Seni, Laskar Celebes, Laskar Borisallo, Punggawa RC (LPPLN), dan Komando Paku Terbang Indonesia.
Red.
