JAKARTA – Ketua Umum LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI), Joel Barus Simbolon (JBS), menyampaikan kecaman keras terhadap pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dalam pidatonya menyinggung istilah “londo ireng” dan mengaitkannya dengan sejumlah profesi maupun kelompok, termasuk wartawan, pengamat, dan LSM.
Menurut JBS, pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap ribuan wartawan dan aktivis LSM yang selama ini bekerja di garis depan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan anggaran, mafia proyek, hingga berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat.
“Kami mengecam keras pernyataan yang berpotensi merendahkan martabat LSM dan wartawan. Jangan sampai pejuang yang bekerja tanpa gaji, mempertaruhkan waktu, tenaga, bahkan keselamatannya demi kepentingan publik, justru diberi stigma yang menyakitkan,” tegas JBS.
JBS menilai pemerintah seharusnya memberikan apresiasi kepada insan pers dan organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, bukan menimbulkan persepsi yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi tersebut.
Menurutnya, banyak wartawan independen maupun aktivis LSM yang turun langsung ke lapangan tanpa dukungan anggaran negara. Mereka mengumpulkan data, melakukan investigasi, mendokumentasikan dugaan pelanggaran, hingga melaporkannya kepada aparat penegak hukum sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.
“Siapa yang selama ini mengungkap dugaan korupsi, pungutan liar, penyalahgunaan dana desa, mafia tanah, mafia BBM, dan berbagai praktik yang merugikan negara? Banyak di antaranya berasal dari laporan wartawan dan LSM. Mereka bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk mengkhianati bangsa,” ujar JBS.
Meski demikian, JBS juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup mata terhadap adanya oknum yang menyalahgunakan profesi wartawan maupun mengatasnamakan LSM untuk kepentingan pribadi. Namun, menurutnya, tindakan oknum tidak boleh dijadikan dasar untuk menggeneralisasi seluruh profesi.
“Kami mendukung penindakan terhadap siapa pun yang menyalahgunakan profesinya. Tetapi jangan sampai karena ulah segelintir oknum, seluruh wartawan dan LSM yang bekerja secara profesional ikut dicap negatif,” katanya.
Di akhir pernyataannya, JBS mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga kebebasan pers, menghormati peran masyarakat sipil, dan memperkuat sinergi dalam pemberantasan korupsi sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi.
“LSM dan wartawan adalah mitra kritis dalam mengawal jalannya pemerintahan. Kritik yang konstruktif merupakan bagian dari demokrasi dan tidak boleh dipandang sebagai bentuk permusuhan terhadap negara,” tutup JBS.
(red)
