PURWAKARTA — RAJAWALI NEWS — Pengelolaan Dana Desa (DD) Desa Raharja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, menjadi sorotan setelah muncul pernyataan mengenai belum disalurkannya Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2025.
Persoalan tersebut mencuat saat gabungan awak media melakukan perbincangan dengan Kepala Desa Raharja, Bunawar, di ruang kepala desa pada 14 September 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Bunawar menyampaikan bahwa Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2025 disebut belum diterima oleh Pemerintah Desa Raharja. Kondisi itu, menurutnya, berdampak terhadap sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat desa.
Kades Raharja Keluhkan Dana Desa Tahap II
Bunawar mengatakan tidak cairnya Dana Desa tahap II menjadi persoalan bagi pemerintah desa dalam menjalankan program yang sebelumnya telah direncanakan.
Menurutnya, keterlambatan atau tidak tersalurkannya anggaran tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap keberlangsungan sejumlah program pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan situasi ini karena proyek fisik kebingungan untuk menutup biaya fisik,” keluh Bunawar.
Bunawar juga menyebut sejumlah program, termasuk pembangunan infrastruktur desa dan ketahanan pangan, menghadapi kendala akibat anggaran yang disebut belum diterima.
Di Kecamatan Wanayasa sendiri, disebut terdapat empat desa, yakni:
- Desa Babakan
- Desa Wanasari
- Desa Taringgul Tonggoh
- Desa Raharja
Bunawar menyampaikan bahwa anggaran yang diterima desa disebut lebih banyak digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), sementara pembangunan infrastruktur dan sejumlah program lainnya disebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan.
Dana Desa Tahap I Disebut Sekitar Rp300 Juta
Saat ditanyakan mengenai besaran Dana Desa tahap I yang diterima, Bunawar menyebut anggaran yang dikucurkan sekitar Rp300 juta.
“Itupun tidak ada pembangunan infrastruktur,” jelas Bunawar.
Ia kemudian menegaskan bahwa untuk Dana Desa tahap II, menurut keterangannya, belum ada pencairan.
“Apalagi dana desa yang tahap II tidak ada sama sekali,” terang Bunawar.
Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh Sekretaris Desa (Sekdes) Raharja. Dalam keterangannya, Sekdes menyebut bahwa Dana Desa tahap II memang belum diterima dan anggaran yang tersedia digunakan untuk BLT dengan nilai sekitar Rp150 juta.
“Betul tidak ada kucuran tahap II dana desa, tidak ada, hanya BLT saja,” ungkap Sekdes.
Data Penyaluran Dana Desa Jadi Sorotan
Di sisi lain, data pada Portal SID Kemendesa sebagaimana disebut dalam naskah menjadi perhatian. Desa Raharja tercatat memiliki pagu Dana Desa sebesar Rp771.633.000, sedangkan penyaluran yang terealisasi tercatat sebesar Rp544.903.200.
Jika kedua angka tersebut dibandingkan, terdapat selisih:
Rp771.633.000 – Rp544.903.200 = Rp226.729.800.
Selisih tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai status anggaran yang belum tercatat sebagai penyaluran.
Namun, selisih antara pagu dan realisasi penyaluran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyalahgunaan atau tindak pidana korupsi. Diperlukan penelusuran terhadap dokumen pencairan, tahapan penyaluran, penggunaan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban pemerintah desa untuk mengetahui secara pasti status dana tersebut.
Publik Minta Pengelolaan Anggaran Transparan
Munculnya perbedaan antara pagu dan realisasi penyaluran tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Apabila memang terdapat anggaran yang belum disalurkan, perlu dijelaskan mengenai status dan penyebabnya. Begitu pula apabila terdapat penggunaan anggaran, perlu diperlihatkan dokumen serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Sorotan publik juga diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk memberikan informasi yang transparan mengenai pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
Sementara itu, dugaan adanya tindak pidana dalam pengelolaan Dana Desa belum dapat disimpulkan hanya berdasarkan selisih angka antara pagu dan realisasi penyaluran.
Apabila kemudian ditemukan indikasi pelanggaran atau penyalahgunaan anggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang cukup, aparat penegak hukum yang berwenang diharapkan dapat melakukan pendalaman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, pihak terkait tetap memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi maupun penjelasan mengenai status Dana Desa Desa Raharja Tahun Anggaran 2025, termasuk mengenai selisih antara pagu sebesar Rp771.633.000 dan realisasi penyaluran sebesar Rp544.903.200.
(Red)














