Kuningan, Rajawalinews.online – Kejadian keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMA Negeri 1 Luragung, Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, pada Kamis (2/10) malam, memantik reaksi keras dari Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar. Insiden ini terjadi usai para siswa menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola dapur MBG Luragunglandeuh.
Ratusan siswa dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, hingga diare usai menyantap menu makan malam yang berasal dari Dapur MBG Luragunglandeuh. Sejumlah siswa bahkan harus mendapat perawatan intensif di Puskesmas Luragung dan fasilitas kesehatan terdekat. Kondisi itu menimbulkan kepanikan di kalangan orang tua, dan masyarakat setempat.
Bupati Dian, yang langsung turun meninjau siswa yang dirawat di Puskesmas Luragung pada Jumat (3/10), tak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan keprihatinannya. Ia menegaskan, keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas, dan tidak boleh ada kelalaian dalam penyelenggaraan program yang menyangkut hajat hidup anak-anak sekolah.
“Pendistribusian makan siang dari Dapur MBG Luragunglandeuh dihentikan dulu dan diganti penyalur lain. Sedangkan dapur MBG bersangkutan ditutup seminggu,” tegas Dian di hadapan wartawan usai peninjauan.
Bupati memastikan, penghentian sementara dapur MBG Luragunglandeuh berlaku efektif mulai Jumat (3/10). Selama masa penghentian tersebut, distribusi makanan bagi sekitar 1.400 siswa SMAN 1 Luragung serta sekolah-sekolah lain yang sebelumnya dilayani dapur itu akan dialihkan ke dapur MBG lain yang dinilai lebih layak.
“Kita tidak mau ada korban lagi. Sementara ini kita geser dulu ke dapur lain yang lebih siap, sampai ada hasil evaluasi dari Dinas Kesehatan,” ujar Dian.
Langkah ini, lanjutnya, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengantisipasi terulangnya kasus serupa, sekaligus memberikan waktu bagi tim kesehatan untuk melakukan investigasi terhadap penyebab pasti keracunan.
Pemkab Kuningan telah memerintahkan Dinas Kesehatan untuk bergerak cepat melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan dan minuman yang dikonsumsi para siswa. Hasil investigasi ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan publik, apakah keracunan massal tersebut disebabkan oleh proses pengolahan, distribusi, atau faktor lain seperti bahan baku yang tidak layak.
“Tim kesehatan sudah mengambil sampel makanan, muntahan dan feses siswa untuk diuji. Kita tunggu hasilnya, dan nanti akan kami sampaikan secara transparan kepada masyarakat,” jelas Dian.
Selain itu, Pemda Kuningan juga memastikan perkembangan kasus akan dilaporkan secara berkala ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai bentuk koordinasi vertikal sekaligus transparansi publik.
Di hadapan para tenaga kesehatan dan guru yang mendampingi siswa, Dian mengungkapkan kekecewaannya. Program MBG yang seharusnya memberikan manfaat besar bagi siswa, terutama dari keluarga kurang mampu, justru ternodai dengan insiden ini.
“Kita semua ingin anak-anak sekolah mendapatkan gizi yang cukup. Tapi jika pelaksanaannya ceroboh, dampaknya sangat berbahaya. Ini tidak bisa dianggap sepele,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan dukungan moril kepada para siswa yang tengah dirawat.
Kasus ini membuat masyarakat mendesak adanya perbaikan sistem dalam program MBG, baik dari sisi pengawasan dapur, standar bahan baku, hingga proses distribusi makanan.
Pemerintah daerah diminta tidak hanya menghentikan sementara dapur bermasalah, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh agar program MBG benar-benar aman dan bermanfaat.
“Program ini bagus, tapi kalau pengawasannya lemah, bisa jadi bumerang. Jangan sampai anak-anak dijadikan korban lagi,” ungkap salah satu orang tua murid.
Keputusan Bupati Kuningan menutup sementara dapur MBG Luragunglandeuh menjadi langkah awal dalam meredam keresahan masyarakat. Namun, kasus ini membuka mata bahwa program sebesar MBG membutuhkan pengawasan ketat, transparansi, dan standar keamanan pangan yang tinggi.
Masyarakat kini menanti, apakah evaluasi Pemkab Kuningan benar-benar akan membawa perbaikan nyata, ataukah insiden ini hanya menjadi catatan kelam tanpa tindak lanjut konkret. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)
