PALEMBANG — Kebijakan Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 berubah menjadi bencana fiskal sistemik. Dana bantuan yang seharusnya menopang pembangunan justru menjelma utang raksasa tanpa sumber pendanaan, menyeret keuangan daerah ke ambang krisis gagal bayar.
Hasil pemeriksaan mengungkap fakta telanjang: utang BKBK mencapai Rp1.163.608.734.979,05, namun tidak ditopang kemampuan keuangan riil APBD. Akibatnya, beban tersebut dipaksa “diparkir” ke tahun anggaran berikutnya, meninggalkan lubang fiskal besar yang kini harus ditutup dengan cara-cara darurat dan berisiko.
Dampaknya menghantam langsung 17 kabupaten/kota penerima. Enam daerah terpaksa menguras kas daerah untuk membayar pihak ketiga atas kegiatan BKBK yang dananya tak pernah benar-benar tersedia. Daerah lainnya mencatatnya sebagai Utang Belanja, menunggu janji pencairan dari Pemprov Sumsel yang belum jelas kapan akan ditepati.
Lebih brutal lagi, 13 kabupaten/kota nekat menggunakan kas yang dibatasi penggunaannya—dana yang sejatinya tidak boleh disentuh—demi menutup kewajiban jangka pendek. Analisis kemampuan bayar menunjukkan situasi genting: 11 kabupaten/kota berada dalam kondisi sulit membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan saldo kas yang tersedia. Ini bukan alarm biasa, melainkan peringatan keras menuju kebangkrutan fiskal daerah.
Kondisi ini secara terang-benderang melanggar prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. APBD yang seharusnya disusun rasional dan berbasis pendapatan nyata justru dibangun di atas asumsi semu. Regulasi dari UU Keuangan Negara, PP 12 Tahun 2019, Permendagri 77/2020, hingga Permendagri 15/2023 menegaskan satu hal: belanja harus mengikuti kemampuan dana. Namun pada praktiknya, BKBK tetap disetujui meski uangnya tidak ada.
Fakta ini menempatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala daerah pada sorotan tajam. TAPD diduga menyusun APBD tanpa landasan pendapatan senyatanya, sementara Gubernur dalam menetapkan alokasi BKBK abai terhadap kondisi likuiditas keuangan daerah. Kebijakan anggaran yang seharusnya hati-hati justru menyerupai taruhan berisiko tinggi yang kalah sebelum dimainkan.
Ironisnya, seluruh kekacauan ini terjadi di tengah aturan daerah sendiri—Pergub Sumsel Nomor 3 Tahun 2022 dan Kepgub Nomor 432/KPTS/BPKAD/2023—yang secara tegas mensyaratkan BKBK harus sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditujukan untuk kepentingan publik yang terukur. Fakta di lapangan menunjukkan asas itu gugur sebelum pelaksanaan.
Kini publik berhak bertanya dengan nada yang lebih keras:
Mengapa bantuan keuangan dipaksakan tanpa dana?
Siapa yang bertanggung jawab atas utang Rp1,16 triliun yang diwariskan ke APBD tahun berikutnya?
Apakah ini sekadar salah kelola, atau bentuk pembiaran yang berpotensi merugikan keuangan daerah?
Pernyataan Gubernur Sumatera Selatan yang “memahami temuan pemeriksaan” dinilai belum cukup. Pemahaman tidak menutup lubang kas, tidak membayar utang, dan tidak menyelamatkan APBD kabupaten/kota dari krisis. Yang ditunggu publik adalah langkah korektif konkret, audit lanjutan, dan pertanggungjawaban kebijakan, agar BKBK tidak kembali menjadi alat pencipta utang massal yang menghancurkan keuangan daerah dan pelayanan publik.
(red)
