APPSI MELALUI 18 GUBERNUR DATANGI MENTRI KEUANGAN PURBAYA YUDHI SADEWA PROTES RENCANA PEMOTONGAN TKD 2026
18 kepala daerah mendatangi Gedung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Selasa 07-10/2025
18 gubernur yang protes ke Menteri Keuangan terkait pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Mereka protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran TKD yang dinilai membebani daerah, terutama dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.
Delapan belas gubernur tersebut termasuk -Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani.
-Jawa Tengah – Ahmad Luthfi
-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) – Sri Sultan Hamengkubuwana X
-Jambi – Al Harris
-Kalimantan Timur – Rudy Mas’ud
-Kalimantan Utara – Zainal Paliwang
-Bangka Belitung – Hidayat Arsani
-Banten – Andra Soni
-Kepulauan Riau – Ansar Ahmad
-Sulawesi Tengah – Anwar Hafid
-Sumatera Barat – Mahyeldi Ansharullah
-Papua Pegunungan – John Tabo
-Bengkulu – Helmi Hasan
-Aceh – Muzakir Manaf
-Sumatera Utara – Bobby Nasution
Lampung – Jihan Nurlela
-Sulawesi Selatan – Andi Sudirman Sulaiman
-Nusa Tenggara Barat (NTB) – Indah Dhamayanti Putri
-Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Pemicu protes: Pemerintah berencana mengurangi anggaran TKD 2026 secara signifikan, dengan penurunan rata-rata sekitar 20–30% untuk tingkat provinsi. Bahkan, beberapa daerah,Para gubernur menolak pemotongan tersebut karena dapat mengganggu berbagai program penting di daerah, seperti pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pembangunan infrastruktur.
Mereka juga meminta pemerintah pusat untuk menanggung beban gaji ASN daerah.Dampak pemotongan: Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan bahwa beban anggaran daerah sudah cukup besar, terutama untuk PPPK dan janji pembangunan jalan serta jembatan. Pemotongan TKD yang besar akan semakin memberatkan kondisi keuangan daerah.
Respons pemerintah: Menkeu Purbaya menyatakan bahwa kebijakan tersebut belum final dan masih terbuka ruang dialog untuk mencari solusi. Purbaya menjelaskan bahwa keputusan ini harus mempertimbangkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menjaga keseimbangan fiskal nasional.
Peran Mendagri: Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta para gubernur untuk tidak pesimistis dan menyarankan daerah mengoptimalkan sumber pendapatan lain seperti pajak dan retribusi parkir untuk mengatas merujuk pada protes serentak yang dilakukan oleh 18 kepala daerah provinsi kepada Menteri Keuangan atas rencana pemangkasan anggaran daerah untuk tahun 2026.
Red
