PALEMBANG, RAJAWALI NEWS GROUP — Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Sumatra Selatan kembali mencapai titik nadir. Kabut asap pekat tidak lagi sekadar membumbung di areal perkebunan atau kawasan lahan gambut remote, melainkan telah merangsek masuk hingga ke dalam ruang-ruang privat warga: kamar tidur, ruang keluarga, dan dapur rumah rakyat.
Pantauan tim investigasi Rajawali News Group di lapangan menunjukkan penurunan kualitas udara secara drastis sejak awal Oktober. Reseptor indra masyarakat Palembang dan sekitarnya tak lagi mampu menoleransi paparan asap yang memicu sensasi terbakar di hidung, perih di mata, hingga lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
”Bahkan pendingin udara (AC) dan kipas angin di dalam rumah tak lagi sanggup menyaring asap. Udara di dalam kamar putih berkabut. Kami seperti dikurung dalam kamar gas secara perlahan,” ujar salah seorang warga yang menderita batuk kering berkepanjangan pasca-paparan asap.
Siklus Berulang dan Lambannya Penanganan
Bencana ini seolah menyingkap tabir berulangnya tragedi klasik 2015 dan 2022. Fenomena asap masuk rumah ini menegaskan kegagalan sistemik dalam pencegahan dini dan penegakan hukum di sektor tata kelola lingkungan dan lahan.
Hasil penelusuran Rajawali News Group mengindikasikan adanya celah besar antara alokasi anggaran penanganan bencana dengan realisasi mitigasi riil di titik-titik hotspot. Di saat ribuan warga harus bertaruh nyawa dengan ancaman kerusakan paru-paru permanen, penanganan di level akar rumput terkesan gagap dan reaktif.
Beberapa poin krusial yang disorot meliputi:
- Penegakan Hukum Tumpul ke Atas: Titik api yang kerap berulang di areal konsesi korporasi besar jarang berujung pada sanksi pidana maupun pencabutan izin yang tegas.
- Biokrasi Penanganan Bencana: Skala prioritas penanganan dinilai belum memihak pada keselamatan jiwa warga. Operasi pemadaman kerap terlambat hingga api membesar dan asap terlanjur mengepung wilayah pemukiman padat.
- Krisis Kesehatan Publik: Fasilitas kesehatan mulai dipadati pasien anak-anak dan lansia dengan keluhan respiratorik, sementara jaminan perlindungan kesehatan spesifik karhutla belum dirasakan secara merata.
Menggugat Kewajiban Negara
Secara sosiologis dan hukum ketatanegaraan, hak atas udara bersih adalah hak asasi paling mendasar yang dijamin oleh konstitusi. Ketika warga harus mengunci diri di dalam rumah namun tetap terpapar racun kabut asap, fungsi perlindungan negara dipertanyakan.
Rajawali News Group terus mengawal dan mendesak jajaran pemerintah daerah maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tidak sekadar berlindung di balik narasi cuaca atau siklus El Nino. Penindakan tegas terhadap pembakar lahan dan pembenahan tata kelola gambut harus dilakukan tanpa kompromi.
Sebab, ketika napas rakyat mulai terenggut di rumahnya sendiri, pembiaran adalah bentuk kejahatan sistemik yang tak bisa lagi ditoleransi.
(Tim Investigasi)
