BOGOR, Rajawali News– Kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor dalam menangani sejumlah pengaduan masyarakat (Dumas) terkait dugaan tindak pidana korupsi mulai menjadi sorotan publik. Sejumlah laporan yang telah dilayangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) sejak April hingga Mei 2026 dinilai belum menunjukkan perkembangan penanganan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat.
Berdasarkan dokumen yang diterima redaksi, setidaknya terdapat beberapa laporan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan dan dana desa yang telah resmi diterima Kejari Kabupaten Bogor. Di antaranya laporan dugaan penggelembungan anggaran (mark-up) proyek infrastruktur Desa Singajaya dan Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, laporan dugaan penggelembungan Dana Desa dan SAMISADE di Desa Mekarsari Kecamatan Cileungsi, hingga permohonan penyelidikan dugaan penyimpangan anggaran pembangunan jalan Desa Cipeucang Tahun Anggaran 2025.
Seluruh laporan tersebut telah tercatat dan diterima melalui mekanisme resmi, bahkan sebagian telah berlangsung selama beberapa bulan. Namun hingga kini belum terlihat adanya informasi terbuka kepada publik mengenai tahapan penanganan, hasil telaah, maupun tindak lanjut hukum yang dilakukan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas dan keseriusan penanganan laporan dugaan korupsi yang telah disampaikan secara resmi kepada aparat penegak hukum.
Ketua Pimpinan Cabang Bogor LSM KCBI (A.Marpaung.SH) menyatakan bahwa masyarakat berhak mengetahui perkembangan setiap laporan yang telah masuk ke institusi penegak hukum. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemberantasan korupsi.
“Jika laporan sudah diterima secara resmi, maka publik tentu menunggu langkah konkret. Jangan sampai muncul persepsi bahwa laporan masyarakat hanya berhenti di meja administrasi tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.
Pengamat hukum yang dimintai tanggapan menilai bahwa setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi memang memerlukan proses verifikasi dan pendalaman. Namun demikian, transparansi mengenai status penanganan menjadi hal yang penting agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
“Publik tidak selalu menuntut hasil instan, tetapi setidaknya ada informasi apakah laporan sedang ditelaah, dilakukan pengumpulan data, atau sudah masuk tahap penyelidikan. Transparansi menjadi bagian dari akuntabilitas penegakan hukum,” katanya.
Sejumlah aktivis antikorupsi juga mendesak Kejari Kabupaten Bogor agar segera memberikan kepastian hukum atas berbagai laporan yang telah masuk. Mereka menilai lambannya informasi perkembangan penanganan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi di tingkat daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penanganan sejumlah laporan dugaan korupsi yang telah dilayangkan tersebut.
Masyarakat kini menanti langkah konkret dan transparan dari Kejari Kabupaten Bogor untuk membuktikan bahwa setiap laporan dugaan korupsi yang masuk benar-benar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bukan sekadar menjadi tumpukan berkas di meja birokrasi.
(Y)
