BOGOR — Skandal dugaan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah perbatasan Kemang–Rancabungur memasuki babak yang lebih panas dan mengkhawatirkan. Setelah penggerebekan dilakukan aparat, muncul informasi mengejutkan terkait dugaan adanya sosok yang mengaku sebagai oknum Kopassus Kemang Bogor yang disebut-sebut membekingi praktik mafia gas subsidi tersebut.
Pimpinan Redaksi Rajawali News Grup angkat bicara keras atas perkembangan terbaru ini.
Menurut hasil penelusuran tim investigasi Rajawali News Grup, sejumlah sumber di lapangan menyebut adanya individu bernama dikontak No Handphone “Jhon” yang mengaku sebagai bagian dari Kopassus dan diduga kerap mencatut nama institusi elite TNI tersebut untuk melindungi aktivitas ilegal pengoplosan gas subsidi.
Saat dikonfirmasi oleh tim Rajawali News Grup terkait dugaan tersebut, oknum yang mengaku bernama Jhon itu justru memberikan respons singkat dan bernada menantang.
“Bodo amat,” jawabnya melalui sambungan komunikasi saat dimintai klarifikasi.
Jawaban tersebut memicu reaksi keras dari Pimpinan Redaksi Rajawali News Grup.
“Jika benar ada pihak yang mengaku sebagai anggota Kopassus lalu membekingi mafia gas subsidi, ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga mencoreng nama besar institusi TNI, khususnya satuan elit Kopassus. Kami meminta aparat penegak hukum dan kesatuan Kopassus untuk segera menelusuri dan menindak tegas siapa pun yang mengaku-ngaku bernama Jhon tersebut,” tegas Pimred Rajawali News Grup.
Dugaan Beking dan Ancaman Serius bagi Subsidi Rakyat
Praktik pengoplosan gas bersubsidi bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini adalah bentuk kejahatan ekonomi yang merampas hak masyarakat kecil. Gas subsidi diperuntukkan bagi warga kurang mampu, bukan untuk dimanipulasi demi keuntungan segelintir oknum.
Jika benar terdapat pihak yang mengatasnamakan institusi militer untuk melindungi praktik ilegal tersebut, maka hal ini berpotensi menjadi skandal serius yang menyentuh aspek penyalahgunaan nama lembaga negara.
Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari institusi Kopassus maupun aparat terkait mengenai kebenaran identitas oknum yang dimaksud. Rajawali News Grup menegaskan bahwa penyebutan nama dan dugaan ini masih memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh aparat berwenang.
Desakan Transparansi dan Penegakan Hukum
Pimpinan Redaksi Rajawali News Grup menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, terlebih jika mencatut nama institusi negara untuk menakut-nakuti atau membungkam kontrol sosial.
“Kami tidak menuduh institusinya. Justru kami meminta institusi resmi turun tangan. Jika ada yang mencatut nama Kopassus untuk membekingi mafia gas, bersihkan. Jika itu hanya klaim sepihak, ungkap ke publik. Transparansi adalah kunci,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum dalam membongkar tuntas jaringan mafia gas subsidi yang merugikan negara dan rakyat. Publik menanti: apakah dugaan ini akan diusut hingga ke akar, atau kembali menguap tanpa kejelasan?
Rajawali News Grup akan terus melakukan investigasi lanjutan dan membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
(Tim red)
