Rajawali news Kinerja beberapa OPD dinilai lambat dan hanya administratif, tidak mengimbangi ritme kerja pimpinan yang cepat.
Advertorial kinerja OPD oleh Euis Tarmini (Tami) ketua umum Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GMP-Ling)
Kurangnya kerjasama (soliditas) lintas OPD, seperti dalam pengembangan program strategis daerah, menjadi penghambat akselerasi pembangunan.
yang berdampak pada gagal nya mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator utama rendahnya kinerja beberapa instansi.
Faktor penyebab dan masalah
kualitas kinerja karena minimnya inovasi dan keterlambatan dalam pelaksanaan program kerja.
perubahan atau restrukturisasi OPD yang terkadang memunculkan keraguan mengenai efisiensi dan fokus kinerja.
Akibatnya, DPRD dan pengamat sering menyoroti lambatnya respons OPD terhadap kebutuhan pelayanan publik, yang berpotensi menghambat pembangunan ekonomi masyarakat.
Mutasi dan pergeseran jabatan di jajaran OPD pasca pilkada sering kali menciptakan kubu-kubuan yang merusak hubungan kemitraan.
kurang terbukaannya OPD dalam memberikan data terkait kinerja, serapan anggaran, dan dokumen program.
Pengawasan DPRD terhadap OPD dinilai kurang karena adanya faksi-faksi yang “pasang badan” membela eksekutif, sebagai salah satu penyebab tidak maksimal nya pengawasan
yang berdapak pada banyaknya aspirasi masyarakat melalui pokir Dewan ditolak karena koordinasi yang buruk dan rendahnya kehadiran OPD dalam rapat dengar pendapat DPRD dan sidang aspirasi.
(Red)
