Kuningan, Rajawalinews.online — SMA Negeri 3 Kuningan menjadi perhatian serius publik setelah dalam beberapa pekan terakhir diterpa serangkaian persoalan yang dinilai mencederai dunia pendidikan. Dugaan pungutan seragam, kasus pelecehan yang melibatkan oknum guru, hingga dugaan kekerasan terhadap siswa, seluruhnya dilaporkan dan ditangani oleh aparat kepolisian. Akumulasi kasus tersebut memunculkan sorotan tajam terhadap kepemimpinan Kepala SMA Negeri 3 Kuningan, H. Moch. Chaeri, M.Pd.I.
Rentetan persoalan yang muncul secara beruntun dinilai telah menggerus citra SMA Negeri 3 Kuningan sebagai salah satu sekolah negeri favorit dan unggulan di Kabupaten Kuningan. Sekolah yang selama ini dikenal memiliki prestasi akademik dan lingkungan belajar yang kondusif, kini justru menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat dan orang tua siswa.
Ketua Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Markas Cabang Kuningan, Ujang Jenggo, menilai bahwa kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pimpinan sekolah. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran sentral dalam melakukan pembinaan internal, pengawasan terhadap tenaga pendidik dan kependidikan, serta memastikan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan peserta didik.
“Kalau dalam waktu yang berdekatan muncul berbagai kasus serius, ini tidak bisa terus-menerus disebut sebagai ulah oknum. Ini sudah mengarah pada kegagalan kepemimpinan dalam membina dan mengendalikan sistem di sekolah,” tegas Ujang Jenggo.
Ia menilai, persoalan tersebut berpotensi merusak mental peserta didik sekaligus memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan negeri. Padahal, SMA Negeri 3 Kuningan selama ini dikenal sebagai ikon pendidikan di wilayah Kuningan yang seharusnya menjadi contoh dalam menjaga nilai moral, etika, dan keamanan lingkungan belajar.
Ujang Jenggo juga mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Cabang Dinas (KCD) Wilayah X agar tidak bersikap pasif. Ia meminta dilakukan survei dan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kepala SMA Negeri 3 Kuningan, serta tindakan tegas apabila ditemukan ketidakmampuan dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan.
“Jangan sampai KCD terkesan tutup mata atau pura-pura tidak tahu. Ini menyangkut masa depan anak-anak dan wajah dunia pendidikan. Kalau memang kepala sekolah tidak becus memimpin, mutasi atau rotasi harus dilakukan,” ujarnya.
Secara geografis, SMA Negeri 3 Kuningan berada di kawasan strategis pusat Kota Kuningan dan selama ini menjadi sekolah incaran calon siswa lulusan SMP. Sekolah ini juga telah melahirkan banyak alumni yang sukses di berbagai bidang. Oleh karena itu, kemunculan berbagai persoalan moral, etika, hingga dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur dinilai sangat ironis dan memprihatinkan.
Sekolah yang dahulu dikenal adem, tentram, aman, dan sejuk sebagai ruang belajar, kini justru menimbulkan kecemasan di kalangan orang tua. Kekhawatiran publik pun menguat terkait dampak psikologis serta jaminan keamanan anak-anak apabila menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Kuningan.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SMA Negeri 3 Kuningan, H. Moch. Chaeri, M.Pd.I, maupun pihak KCD Wilayah X Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, belum memberikan keterangan resmi terkait langkah evaluasi atau tindak lanjut atas berbagai persoalan yang mencuat.
Publik kini menanti sikap tegas pemerintah untuk memastikan sekolah benar-benar menjadi ruang pendidikan yang aman, bermartabat, dan berintegritas. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)
