Jakarta – Rajawali News
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali membongkar potret buram tata kelola keuangan publik di sejumlah daerah. Dari Kabupaten Indramayu, Cirebon, hingga Garut, ditemukan berbagai penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang berpotensi merugikan masyarakat luas.
Di Kabupaten Indramayu, saldo investasi non permanen berupa dana bergulir sebesar Rp17,24 miliar tidak didukung data memadai. Lebih ironis lagi, dana sebesar Rp9,9 miliar di antaranya telah mengalami kemacetan. BPK merekomendasikan Bupati untuk segera membentuk tim khusus dan melakukan penagihan serta penyelesaian dana bermasalah tersebut.
Masih di Indramayu, sebanyak 23 paket proyek pembangunan jalan senilai Rp2,94 miliar pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai dengan kontrak. BPK memerintahkan agar pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan ditingkatkan, serta pihak penyedia jasa ditindak jika terbukti melakukan wanprestasi.
Sementara itu di Kabupaten Cirebon, pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh tiga SKPD dinilai belum memadai. BPK mencatat pembelanjaan BBM sebesar Rp400,84 juta tidak disertai bukti yang sahih dan menyarankan verifikasi ulang untuk menjamin keabsahan transaksi tersebut.
Tidak kalah mengkhawatirkan, di Kabupaten Garut, terdapat dugaan penggunaan DAU-Specific Grant (DAU-SG) yang tidak sesuai peruntukan. Dari total DAU-SG sebesar Rp737,3 miliar yang diterima Pemkab Garut pada Tahun Anggaran 2023, ditemukan selisih penggunaan sebesar Rp75,36 miliar yang diduga kuat tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK 211/PMK.07/2022.
—
Penutup:
Temuan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran publik. Jika tidak segera ditindaklanjuti, potensi kerugian negara bisa semakin membengkak, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah bisa semakin tergerus.
(Ali S)
