Kuningan, Rajawalinews.online –
Kasus keracunan makanan yang dialami lebih dari 30 siswa SMPN 1 Cilimus pada Rabu (31/7) kembali memantik perhatian publik terhadap lemahnya pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan.Gejala mual, muntah, pusing, sesak napas, dan beberapa bahkan kondisi pingsan dialami puluhan siswa sekitar pukul 14.00 WIB.
Dugaan kuat mengarah pada konsumsi telur beraroma tidak sedap yang disajikan bersama nasi kuning, orek tempe, lalapan timun, pisang, dan susu kotak dalam paket makanan dari program tersebut.
‎Meskipun seluruh korban kini dalam kondisi stabil dan telah mendapat penanganan medis, peristiwa ini mempertegas perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, baik dari aspek teknis, pengawasan mutu, maupun akuntabilitas penyelenggara.
Program MBG yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan gizi anak usia sekolah, justru berubah menjadi ancaman nyata ketika mutu makanan yang disalurkan tak memenuhi standar keamanan pangan.
‎Dalam kejadian di SMPN 1 Cilimus ini, makanan disajikan tanpa melalui uji kelayakan yang ketat, dan pengawasan sekolah diduga minim.
‎Redaksi RajawaliNews mencatat bahwa persoalan MBG tidak semata pada kasus keracunan ini, tetapi mengarah pada kegagalan sistemik dalam rantai pengadaan dan distribusi makanan, yang tidak transparan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Investigasi awal menunjukkan bahwa pengadaan makanan MBG kerap tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian.
‎Rekanan penyedia makanan dalam program ini diduga tidak semuanya memiliki sertifikat hygiene sanitasi. Distribusi makanan juga sering dilakukan dalam kondisi suhu dan waktu yang tidak layak, sehingga rentan tercemar.
Kondisi ini semakin memperjelas berbagai kelemahan mendasar dalam pelaksanaan Program MBG di daerah.
Dari hasil penelusuran dan analisis sementara, Redaksi RajawaliNews mengidentifikasi sedikitnya empat titik rawan yang menjadi akar persoalan:
- Minimnya standar verifikasi dan audit terhadap penyedia makanan.
- Ketiadaan uji laboratorium rutin terhadap bahan pangan berisiko seperti telur dan daging.
- Proses distribusi yang tidak memperhatikan aspek ketahanan makanan.
- Pengawasan di tingkat sekolah dan dinas yang bersifat formalitas dan reaktif.
Program MBG dinilai terlalu berfokus pada pencitraan dan simbolisme keberpihakan pada rakyat kecil, tetapi mengabaikan substansi utama dalam keselamatan dan kualitas pangan untuk anak-anak.
Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa program ini lebih menonjolkan aspek simbolik dan seremonial ketimbang memastikan kesiapan teknis serta efektivitas implementasinya di lapangan lemah.
‎Redaksi juga menyoroti bahwa informasi soal rekanan, kontrak pengadaan, dan hasil uji laboratorium masih tertutup dari publik. Ini bertentangan dengan semangat transparansi yang seharusnya melekat pada program publik berskala besar.
Kasus ini tidak boleh diselesaikan hanya dengan permintaan maaf atau pernyataan normatif dari pihak terkait. Dibutuhkan langkah konkret dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Inspektorat Daerah, serta aparat penegak hukum untuk:
- Menelusuri penyebab pasti keracunan.
- Mengungkap pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan dan pengawasan makanan.
- Menyusun ulang mekanisme pelaksanaan MBG dengan pendekatan berbasis mutu dan risiko.
Redaksi Rajawalinews menegaskan bahwa program MBG bukan untuk dipolitisasi, melainkan untuk melindungi masa depan anak-anak Indonesia. Jika pelaksanaannya justru membahayakan siswa, maka evaluasi menyeluruh bukan hanya penting, tetapi mendesak.
‎Keselamatan anak-anak bukanlah sesuatu yang bisa dikompromikan. Jika satu insiden saja sudah cukup membahayakan puluhan siswa, maka itu sinyal jelas, program MBG perlu dihentikan sementara hingga standar mutu dan pengawasannya benar-benar siap dan berjalan efektif. (GUNTUR – Kaperwil Jabar)
