Lahat, Rajawali News, Ali Sopyan pimpinan umum Rajawali Anti Korupsi Indonesia. Miris melihat dana hibah di Pemkab lahat Sumsel diminta pihak tipikor agar tidak mandul dalam menyikapi adanya dugaan gerombolan koruptor yang melibas dana hibah . Pasalnya Pengelolaan Belanja Hibah pada Dua SKPD Tidak Tertib
Pemkab Lahat pada tahun 2023 menganggarkan Belanja Hibah sebesar
Rp216.969.542.248,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp209.272.541.406,00 atau96,45% dari anggaran. Belanja hibah tersebut antara lain telah direalisasikan pada Dispora
dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) dengan rincian pada tabel berikut.Dalam LHP BPK Nomor 27.B/LHP/XVIII.PLG/05/2023 tanggal 5 Mei 2023
tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, BPK mengungkapkan pengelolaan
Belanja Hibah pada Pemkab Lahat belum sesuai ketentuan dengan rincian sebagai berikut.
a) Keterlambatan penyampaian laporan penggunaan hibah pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan dan Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
b) Terdapat kekurangan bukti pertanggungjawaban belanja hibah Komite Nasional
Olahraga Indonesia (KONI) sebesar Rp95.103.450,00.
Atas kekurangan bukti pertanggungjawaban tersebut, KONI telah melakukan
penyetoran ke Kas Daerah pada saat penyusunan LHP.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Lahat agar memerintahkan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan serta Dispora untuk lebih cermat dalam melakukan
pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dana hibah dan menginstruksikan PPTK
Belanja Hibah meningkatkan pengawasan dan evaluasi atas laporan penggunaan hibah.
Atas temuan tersebut, rekomendasi atas penyampaian laporan hasil evaluasi dan
pengawasan penggunaan belanja hibah Tahun 2022 belum selesai ditindaklanjuti.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban dan laporan penggunaan dana
hibah dari penerima hibah menunjukkan beberapa permasalahan berikut.
Red
