Ketapang Kalimantan Barat “Rajawalinews.online”
Kegagalan pembangunan di Kab. Ketapang seperti sudah menjadi sebuah rutinitas saja. Di mana semua terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak terkait, sehingga para kontraktor bekerja tidak maksimal dan lebih mementingkan keuntungan pribadi. Akhirnya di sini yang dirugikan adalah Pemerintah dan pemilik CV atau PT yang di sewa serta masyarakat umum pada awamnya.
DPC LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia) Kab. Ketapang Kalimantan Barat temukan proyek maling uang negara alias gagal beralamat di Simpang 4 Parit Berdiri (Pelang) Kec. Matan Hilir Selatan.
Pembangunan tahap awal Jembatan Girder di tahun 2022 menurut keterangan yang di dapat tim DPC LAKI memang sengaja di bongkar ulang karena tidak sesuai dengan bistek awal dan perencanaan awal salah bikin desain atau RAB, maka dari itu Jumadi anggota tim investigasi DPC LAKI Kab. Ketapang Kalimantan Barat meminta kepada Inspektorat, Kejaksaan Negeri Ketapang bagian tindak pidana korupsi, timsus Polda Kalbar maupun Mabes Polri dan BPK maupun KPK agar bisa segera mengaudit proyek Pembangunan Jembatan Girder yang beralamat di Simpang 4 Parit Berdiri (Pelang) Kec. Matan Hilir Selatan.
Pekerjaan yang di lelang dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 dengan nilai Rp. 2,1milyar yang dilaksanakan oleh CV. Doa Abah diduga telah gagal. Dan di sini kita juga mempertanyakan masalah tanah timbunannya di ambil di mana dan seperti apa ijin galian C nya.
Pertanyaan DPC LAKI, kok sekarang dianggarkan lagi berdasarkan dari sumber dana DAU-APBD TA. 2023 sebesar Rp.1.753.000.000 yang dilaksanakan oleh CV. Mitra Jaya Mandiri dengan no kontrak :P/114/ PPK.5-APBD/DPUTR-B/600.1.10.3/IV/2023 tertanggal 12 April 2023. Sedangkan pekerjaan di tahun anggaran 2022 saja belum ada pemeriksaan dan kita tidak pernah melihat papan informasi proyek di pasang.
Kami dari DPC LAKI Kab. Ketapang Kalimantan Barat menghimbau kepada pihak dinas terkait, terutama DPUTR Kab. Ketapang khususnya bidang Bina Marga (BM) untuk bersikap tegas dan mengambil langkah sinsiatif menindak tegas para kontraktor yang tidak becus dalam pekerjaannya, kalau perlu di blacklist sehingga tidak bisa mengikuti tender maupun lelang di LPSE karena tidak layak dan tidak punya kemampuan dalam melaksanakan amanah pekerjaan dari Pemerintah sehingga mengakibatkan kerugian Negara yang cukup signifikan.
Untuk itu kami dari DPC LAKI Kab. Ketapang meminta kepada pihak dinas maupun pihak terkait lainnya memberikan sanksi seberat-beratnya kepada kontraktor yang nakal tersebut. Jikalau itu CV mereka sendiri harap di blacklist, namun apabila itu CV sewaan harap kontraktor yang mendapatkan pekerjaan tersebut di tindak tegas, kalau tidak kasihan dengan pemilik CV yang tidak bersalah, CV nya di blacklist gara-gara oknum tak bertanggungjawab.
Berapalah untung pemilik CV yang disewa, hanya 3 % dari nilai kontrak. Dengan keuntungan minim namun resiko besar. Semua ini tidak menutup kesalahan dari pihak LPSE yang tidak konsisten dalam memilih kontraktor yang tidak bermutu untuk mengerjakan proyek Pemerintah. Sehingga mengakibatkan terjadinya kegagalan demi kegagalan dalam kegiatan proyek Pemerintah, yang mengakibatkan Negara harus mengalami kerugian yang sebenarnya tidak perlu.
Saya berharap Kabid BM yang baru yaitu pak Rahmad bisa mengambil hikmah dari kegagalan sebelumnya sebagai pelajaran yang berharga sehingga tidak terjadi lagi kegagalan yang sama. Awasilah setiap pekerjaan para kontraktor dan jangan kasih celah atau peluang untuk korupsi yang bisa berakibat fatal, kalau itu terjadi yang disalahkan sudah pasti pihak dinas,”pungkas Jumadi kepada Rajawalinews.
(tim Rajawali.002).
