Bekasi , Media Rajawali news
DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia Jawa Barat mengendus adanya dugaan dana APBD /APBN dijadikan santapan oleh pejabat atau bangsat. Pasalnya bermacam dalih untuk bisa mengeruk pengguna anggaran yang bisa di pakai untuk kepentingan Pribadi. Jika seorang pegawai negeri atau pengusaha untuk mendapatkan pinjaman dari Bank .
Sangat sulit dengan bermacam persaratan yang harus dilengkapi. Sehingga para pengguna anggaran memakai ilmu aji mumpung Haltersebut terlihat dari hasil pemeriksaan BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan.
Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang
khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian
intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Oleh karena itu,
BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.
BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam
pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2020
dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:
Ironisnya ada dalih Kelebihan Pembayaran PPN Senilai Rp920.018.842,00 serta Indikasi
Kelebihan Pembayaran PPN dan PPh yang Belum Dipungut Senilai
Rp7.025.930.783,00 dan Rp1.355.358.326,00 atas Realisasi Belanja Tidak
Terduga (BTT) Pengadaan Barang untuk Penanganan Pandemi Covid-19
pada Dinas Kesehatan,
RSUD Cibitung, Dinas Sosial, dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
Ada lagi Penyajian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan – Pedesaan Perkotaan (PBB-
P2) Belum Memadai. Terdapat selisih perhitungan data antara database
SISMIOP dan Neraca senilai Rp9.025.113.108,00;
Khoirul Anwar
DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia Jawa Barat miris melihat hal tersebut pasalnya kejadian semacam tersebut sudah berulangkali .tutur Anuwar.
***Ali Sopyan
