Kalimantan Barat Ketapang ‘’ Rajawalinews.online ‘’
Pelaksanaan Proyek Strategis infrastruktur milik Pemerintah Daerah adanya indikasi potensi mempengaruhi kualitas proyek Jalan Sandai – Senduruhan di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat (Kalbar), kegiatan proyek pembangunan jalan sepatutnya bersifat normatif dengan memperhatikan daya dukung serta menjamin keberlanjutan kualitas proyek peningkatan jalan tersebut.
Sangatlah penting memahami hakikat proyek jalan Sandai-Senduruhan di Kecamatan Sandai. Harus berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi mengingat Bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kebahagiaan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara agar adil dan makmur, bukan main proyek asal-asalan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. 2 kali anggaran lanjutan proyek dengan orang yang sama hanya benderanya yang berbeda.
Masyarakat memiliki hak untuk terlibat aktif. Hak partisipasi untuk mengawasi dan mengontrol aktifitas proyek lanjutan Jalan Sandai-Senduruhan Tahap 2 (Dua) APBD TA. 2022, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, sampai pengawasan memerlukan peran aktif masyarakat sebagai kontrol sosial. Setiap pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masyarakatlah yang nantinya akan merasakan dampaknya, baik positif maupun negatif. Dalam proyek tahap 2 jalan Sandai – Senduruhan senilai ± 22 Milyar yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kab. Ketapang Kalbar. Masyarakat pinggiran berhak mengawasi proyek bersama aliran keuangan Negara tersebut.
Keterlibatan masyarakat mulai dari tahap pemberitahuan informasi, konsultasi, dialog, tukar pikiran, musyawarah, menyatakan pendapat, dan interaksi. Semuanya merupakan hak asasi warga masyarakat setempat yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 dalam mengawasi proyek jalan bagian akses vital masyarakat kecil dan miskin di Sandai.
Proyek yang bernilai ± 55.5 milyar dalam 2 tahap, yang mana proyek jalan Sandai-Senduruhan tahap 1 TA. 2021 bernilai ± 33.5 milyar dan tahap 2 TA. 2022 bernilai ± 22 milyar. Seyokyanya Dinas PUTR sebagai pemilik proyek bersifat ketat dalam mengawasi proyek bersumber dari keuangan Negara tersebut.
Proyek yang diindikasikan sebagai proyek Mark-Up janganlah mengorbankan masyarakat orang kecil dan lainnya, demi untuk sebuah kepentingan dan keuntungan bersama proyek Mark-Up dan proyek pengakal atau proyek Ladang kepentingan bersifat Proyek Korupsi berjema’ah bersama kuasa dan wewenang dalam jabatan untuk sebuah kepentingan memperkaya diri sendiri.
Diungkapan salah satu putra daerah Sandai ‘’ H. Jus’’ Rabu (27/07/22) pada Rajawalinews (RN) Group.’’ Disinyalir adanya kerjasama dalam pemenangan Lelang. Kalaulah ‘’H.Yakup” ini atas dasar pengondisian Proyek lanjutan Sandai-Senduruhan di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Kalbar daripada orang-orang besar kita, nah ini patut di telusuri. Yang perlu kita ketahui H.Yakup nie siapa di belakangnya.”ujar H. Jus tokoh putra Sandai.
Setiap kita melaksanakan sebuah pembangunan itu, harapan masyarakat itu sebagai penikmat yang di bangun Pemerintah itu tentunya kualitas dan mutu harus di bangun dengan sebenarnya dan maksimal. Kalau itu sudah di ukur dengan standar Pemerintah Daerah, patuhilah itu.
Bagimana kalau mereka tidak mematuhi? Nah, ini tentunya harus ada tindak lanjut, kalau bisa orang ini jangan dipakai lagi. Cuma yang perlu kita pertanyakan, sejauh mana bisa dipertegaskan. Jangan nanti kita bicarakan ke depan umum namun tak ada tindak lanjutnya, ini akan menjadi sebuah masalah bagi orang yang mengungkapnya.”tandasnya H.Jus.*##(Tim Rajawali 002)
