Tuyul Maling Duit Negara Berkedok ‘’Proyek Siluman Milik Dinas PUTR”
Kalimantan Barat- Ketapang Media Rajawalinews.online
Sangat disayangkan dan luar biasa, kegiatan proyek penghamparan laptasir (lapisan tipis campur pasir) temuan Tim Rajawalinews (RN) pada Selasa (16/11/21). Rekanan kontraktor milik Pemerintah Daerah lakukan kegiatan penghamparan aspal laptasir pada saat hari hujan, kegiatan tersebut milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) beralamat di Jln. Jend. Sudirman no. 1 Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Kontraktor rekanan Pemerintah mengerjakan proyek pengaspalan Gg. Usaba di samping sekolahan SMP Panggudi Luhur Santo Albertus pada saat turun hujan, disinyalir pekerjaan proyek tersebut melanggar ketentuan perjanjian pekerjaan proyek dengan Pemerintah, terindikasi kuat berpotensi merugikan keuangan Negara serta pelaku Pelaksana kontraktor dapat di pidana. Antara lain PPK serta PA dalam pekerjaan penghamparan pengaspalan dalam keadaan hujan turun serta adanya suatu pembiaran tanpa ada pengawasan dari dinas terkait.
Proyek yang dikerjakan oleh rekanan DPUTR yang dipercayakan Pemerintah untuk memperbaiki jalan yang rusak itu disinyalir melanggar ketentuan di dalam kontrak yang telah disepakati dan di tanda-tangani dalam dokumen kontrak. Pekerjaan pengaspalan jalan merugikan keuangan Negara karena pekerjaan proyek pengaspalan jalan dikerjakan dalam keadaan hari hujan. Prilaku asal kerja dan proyek tidak sempurna tidak akan bertahan lama dapat dijerat UU nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi, prilaku perbuatan kontraktor/pemborong yang mengerjakan jalan secara sembarangan, itu tidak boleh dibiarkan dan harus diproses secara hukum. Proyek Pemerintah Kab. Ketapang bersama rekanan kontraktor pengelola Dinas PUTR diam dan bisu bersama proyek rekanannya yang asal-asalan serta proyek tak jelas yang mana tidak memiliki papan plang informasi proyek, terendus proyek siluman. Pemerintah DPUTR tau namun seolah tidak ambil tau. Dimana tim pemantau dan pengawas Pemerintah dalam proyek?
Daerah Kab.Ketapang Kalbar ini paling kaya aliran Dana, setiap Tahun mengalir masuk ke Kas Pemkab bentuk aliran Sumber Dana dari pusat seperti dana APBN, APBD, DAU dan DAK hingga dana Sumbangan dari pihak ke-3. Ironisnya dan Celakanya Kab.Ketapang masih melarat, khususnya Jalan Kabupaten, Kecamatan hingga Jalan Pemukiman masih terbilang Karut marut, bangunan yang ada dengan dana DAK.TA.2021 100 Milyar terkesan banyak Proyek sumber keuangan Negara bentuk proyek Rehab dan Rehab serta servis dan servis. Proyek yang dilaksanakan Pemerintah saat ini jalan lintas Pelang-Batu Tajam alih-alih proyek Tampal Sulam seperti keadaan saat ini. Proyek jalan Pelang-Batu Tajam Tak jelas proyek TA.2021 apakah Proyek Tampal Sulam sumber dana APBN-APBD atau dana Sumbangan dari pihak Tim 11-12, ini menjadi isu hangat di kaki lima. Konon katanya Proyek Tampal Sulam jalan Pelang-Batu Tajam sebesar 4 Milyar. Yang ada hanya tumpukan Tanah Laterit, Batu Kapur dan bahan sisa titikan bangunan semen yang sudah Beku bercampur Lumpur yang di timbun ke jalan Pelang-Batu Tajam.
Seyoknyanya Kabagreskrim Tipikor Mabes Polri, KPK, Tim Khusus Penangan Korupsi Kejaksaan Agung untuk membidik Wilayah Hukum Kab.Ketapang Kalbar yang mana pemanfaatan keuangan Negara terindikasi tidak jelas dan samar-samar dijelaskan tak jelas. Seolah-olah fisik proyek ada dan bila ada temuan hanya proyek Mark-Up dan temuan Korupsi bisa dikembalikan, seolah-olah Tuyul maling duit Negara berkedok Proyek Siluman milik Dinas PUTR yang tak Terjamah hukum.
Tim RN.Konfirmasi bersama Kabid PERKIM-LH (Dinas Perumahan dan Pemukiman-Lingkungan Hidup) Kab,Ketapang Kalbar dijelaskan,” Itu bukan proyek kami, itu proyek dinas PUTR.” terang pungkasnya Kabid Perkim-LH. RN konfirmasi lanjut Kepala Dinas PUTR semua rapat dan tidak berada di tempat hingga sampai saat ini pihak DPUTR tak bisa di konfirmasi tim RN.*##(Yan)
