Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten PALI, BPK Temukan 3 SKPD Anggara TA 2022 Diduga Jadi Bancakan Koruptor Bangsat

Kab. Pali, Rajawali News, Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten PALI Tahun 2022,
BPK memantau tindak lanjut Pemerintah Kabupaten PALI terhadap Laporan Hasil
Pemeriksaan Pemerintah Kabupaten PALI Tahun 2015 — 2019. Sesuai dengan Pasal 20
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah
Kabupaten PALI dan DPRD.Pemerintah Kabupaten PALI telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK
pada Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten PALI TA 2021, antara lain:

1. Bupati PALI memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan
   seluruh kepala sekolah untuk mengawasi kepatuhan pemungutan dan penyetoran
   pajak pusat dan pajak daerah;
2. Bupati PALI memerintahkan Kepala Dinas dan Direktur RSUD untuk memungut
   dan memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pada 31 kegiatan yang belum
   sepenuhnya dibayar sebesar Rp2.068.581.453,88.;
3. Bupati Bupati PALI memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk
   memerintahkan Tim Pengelola BOS Kabupaten melakukan verifikasi kesesuaian
   pungutan dan setoran pajak pusat dan pajak daerah.;
4. Bupati PALI memerintahkan Kepala Dinas PU dan Dinas Perkim untuk menagih
   denda keterlambatan dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp205.246.056,75
   pada Dinas Pekerjaan Umum sebanyak tiga paket pekerjaan sebesar
   Rp123.792.255,30 yang terdiri atas: 1) CV SPM Rp53.798.226,45; 2) CV EPP
   Rp26.394.128,21; dan 3) CV ZHI Rp43.599.900,64.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut pada Laporan Hasil
Pemeriksaan LKPD Kabupaten PALI TA 2021 antara lain adalah:

I. Bupati PALI memerintahkan Kepala Dinas Perikanan dan Kepala Dinas PU untuk
mengusulkan peraturan bupati yang mengatur tarif retribusi rumah potong hewan,
puskeswan, dan pemanfaatan ruang tamu milik jalan:

2. Bupati PALI memerintahkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
   untuk: a. Menagihkan kelebihan pembayaran uang muka sebesar Rp5.592.705.782,61
   kepada PT APM dan melakukan proses hukum apabila tidak kooperatif;
3. Bupati PALI memerintahkan Kepala Dinas dan Direktur RSUD untuk memproses
   pengembalian atas kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah sebesar
   Rp1.807.318.372,70;
4. Bupati PALI untuk memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD bersama
   Kepala SKPD untuk mengevaluasi kesesuaian klasifikasi anggaran dalam APBD
   Tahun 2022 dan merevisi anggaran dalam APBD-P Tahun 2022 sesuai hasil evaluasi.

Ali Sopyan