Lubuk Linggau Rajawali News— Pertanggungjawaban Belanja Makanan dan Minuman pada Sekretariat DPRD
Tidak Dipungut PBJT – Makanan dan Minuman
PBJT – Makanan dan Minuman merupakan pajak daerah yang dikenakan atas
penjualan makanan dan/atau minuman, yang disediakan oleh usaha seperti restoran,
rumah makan, kafe, kantin, dan katering. Pajak tersebut dikenakan kepada
konsumen, baik orang pribadi maupun instansi sebesar 10% dari nilai pembelian
untuk selanjutnya disetorkan ke Bapenda.
Pemerintah Kota Lubuk Linggau telah melakukan upaya optimalisasi penerimaan
pajak daerah melalui Surat Edaran Wali Kota Lubuk Linggau Nomor
900/69/SE/Bapenda.III/2024 yang mengatur bahwa Belanja Makanan dan Minuman
SKPD dikenakan PBJT – Makanan dan Minuman, serta mewajibkan pelampiran
bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan tanda lunas
pajak sebagai persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban belanja.
Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Belanja Makanan dan
Minuman pada Sekretariat DPRD dengan realisasi sebesar Rp1.009.120.000,00
diketahui bahwa Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemungutan PBJT –
Makanan dan Minuman sebesar Rp100.912.000,00, dengan perincian sebagai
berikut.Hasil permintaan keterangan kepada Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa PBJT
– Makanan dan Minuman belum dipungut karena Bendahara Pengeluaran belum
memahami ketentuan pemungutan PBJT atas seluruh transaksi Belanja Makanan dan
Minuman sesuai Surat Edaran Wali Kota.
Konfirmasi lebih lanjut kepada Penyedia diketahui Penyedia menyatakan bersedia
untuk membayar PBJT – Makanan dan Minuman ke Kas Daerah sesuai hasil
perhitungan.
(red)
