RAJAWALI.NEWS | MUARA ENIM – Sebuah ironi pahit sekaligus tamparan keras bagi penegakan hukum di Sumatera Selatan. Di saat pemerintah pusat gencar memberantas Pertambangan Tanpa Izin (PETI), realitas di lapangan justru menunjukkan wajah berbeda: tambang batu bara ilegal masih bebas beroperasi dengan gagah berani, bahkan tepat di depan mata penjaga kedaulatan negara.
Berdasarkan temuan visual dan laporan lapangan yang diterima Redaksi Rajawali News Grup, aktivitas penggalian batu bara ilegal terpantau masif di wilayah perbatasan Tanjung Enim dan Muara Enim. Yang lebih mengejutkan, lokasi operasi alat berat ekskavator merek CAT tersebut berada sangat berdekatan dengan Pos TNI AD, sebuah simbol pertahanan dan keamanan yang seharusnya menjadi benteng terakhir ketertiban.
Fakta Lapangan: Alat Berat vs Pos Militer
Dokumentasi foto yang kami peroleh menampilkan pemandangan yang memalukan:
Lubang-Lubang Raksasa: Lahan yang seharusnya dilindungi kini berubah menjadi kawah-kawah bekas galian tanpa reklamasi. Tumpukan tanah dan material batu bara berserakan, mencemari lingkungan sekitar.
Alat Berat Beroperasi Siang Bolong: Ekskavator berwarna kuning dan hijau terlihat aktif menggali dan memuat material ke dalam truk, tanpa adanya segel atau tanda-tanda penertiban dari pihak berwenang.
Proksimitas dengan Pos TNI AD: Dalam salah satu frame foto, terlihat jelas标注 “Pos TNI AD” yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari “Lokasi Kandang Ayam” yang disulap menjadi area tambang. Jalan menuju pos tersebut pun tampak rusak parah akibat dilewati armada pengangkut batu bara ilegal.
Vonis Pimred Ali Sofyan: “Negara Kehilangan Kendali”
Menanggapi temuan ini, Pimpinan Redaksi Rajawali News Grup, Ali Sofyan, tidak menahan amarahnya. Ia menilai fenomena ini bukan sekadar masalah kriminal biasa, melainkan indikasi kuat bahwa otoritas negara telah lumpuh total di wilayah tersebut.
“Ini bukan lagi soal pencurian batu bara, tapi soal kedaulatan,” tegas Ali Sofyan saat dikonfirmasi redaksi, [Tanggal Hari Ini]. “Bagaimana mungkin alat berat seukuran monster bisa beroperasi siang bolong di depan pos militer tanpa ada tindakan? Apakah pos tersebut hanya hiasan? Atau jangan-jangan ada ‘restu’ terselubung yang membuat para petambang ilegal merasa kebal hukum?”
Ali Sofyan menambahkan, keberadaan tambang ilegal di dekat fasilitas vital seperti pos TNI AD juga merupakan ancaman keamanan nasional. “Jika saja terjadi konflik horizontal antar kelompok tambang, atau kecelakaan kerja massal, siapa yang akan menjamin keamanan? Militer yang posnya ada di sana tapi seolah buta-tuli terhadap kejahatan di sekitarnya?” tanyanya retoris.
Tuntutan Tegas: Bubarkan Sekarang atau Mundur!
Rajawali News Grup bersama elemen masyarakat sipil menuntut langkah konkret, bukan sekadar janji di atas kertas:
Sidak Gabungan Darurat: Kapolda Sumsel dan Danrem harus turun langsung memimpin operasi gabungan TNI-Polri-Satpol PP untuk menyegel lokasi dan mengamankan alat berat hari ini juga.
Audit Internal Pos TNI AD: Perlu diselidiki mengapa pos tersebut tidak melaporkan atau mencegah aktivitas ilegal di sekitarnya.是否存在 kelalaian tugas atau keterlibatan oknum?
Reklamasi Wajib: Pemilik lahan dan operator tambang ilegal wajib mereklamasi lahan yang rusak menggunakan dana mereka sendiri, bukan uang rakyat.
Transparansi Publik: Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus membuka data peta izin tambang dan bandingkan dengan fakta lapangan. Jangan biarkan rakyat dibodohi dengan alasan “sedang proses verifikasi”.
Keberadaan tambang ilegal di depan pos TNI AD adalah pengkhianatan terhadap amanah konstitusi. Jika aparat keamanan tidak mampu menjaga halaman rumahnya sendiri, bagaimana rakyat bisa percaya mereka mampu menjaga negara?
Rajawali News akan terus memantau. Kami tunggu respons tegas dari Kapolda Sumsel dan Danrem. Jangan biarkan Pos TNI AD menjadi tontonan dunia karena ketidakberdayaan menghadapi pencuri sumber daya alam.
(Tim Investigasi Rajawali News )
