PURWAKARTA – Nusantara Siber News – Pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Negeri 2 Cianting Utara, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, mendapat sorotan setelah muncul aduan masyarakat terkait penggunaan material dalam pekerjaan pembangunan sekolah.
Proyek yang tercatat sebagai Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan nilai bantuan sebesar Rp853.661.376 dan waktu pelaksanaan selama 84 hari kalender. Pelaksana kegiatan adalah P2SP.
Menindaklanjuti aduan warga, gabungan awak media mendatangi lokasi proyek pada 1 Agustus 2026 untuk melihat langsung kondisi pekerjaan sekaligus meminta keterangan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
Dalam penelusuran tersebut, salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan material besi pada bagian konstruksi bangunan.
Ketua P2SP, Tedi Ferdiansyah, membenarkan adanya penggunaan besi berukuran 6 milimeter pada bagian tertentu yang disebut sebagai cincin.
“Memang benar menggunakan besi 6 untuk cincin,” ujar Tedi saat dikonfirmasi.
Tedi menjelaskan, terkait kondisi material besi yang ditemukan berkarat, menurutnya hal tersebut berkaitan dengan material yang dikirim oleh pihak penyedia. Sementara untuk proses pembelian material, ia menyebut Agung selaku bendahara yang menangani bagian tersebut.
“Kalau besi berkarat, itu dari pihak material yang mengirim. Untuk bagian belanja, Agung sebagai bendahara,” jelas Tedi.
Lebih lanjut, Tedi mengaku bahwa dirinya tidak memegang secara langsung seluruh dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis pekerjaan. Ia mengatakan terdapat perubahan gambar dalam proses pelaksanaan pekerjaan.
“Awalnya saya tahu dari RAB dan gambar. Saat ini saya juga pusing karena gambar sering berubah-ubah dan sudah diajukan ke Kementerian,” ungkapnya.
Ketika ditanya mengenai spesifikasi teknis pekerjaan, Tedi kembali menyebut bahwa dirinya tidak mengetahui secara rinci perkembangan terakhir RAB dan gambar teknis yang digunakan.
“Kalau ingin lebih jelas lagi, silakan ke Agung sebagai bendahara karena dia yang memegang gambar. Sampai saat ini saya belum melihat lagi spesifikasi RAB dan gambar,” katanya.
Menurut Tedi, Hasan Basri merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proyek sekaligus mengetahui proses pembelian material.
Namun, saat awak media berupaya meminta konfirmasi kepada Hasan Basri yang juga disebut sebagai Kepala Sekolah, belum diperoleh tanggapan. Menurut Tedi, Hasan Basri cukup sulit dihubungi.
“Hasan Basri sebagai penanggung jawab dalam proyek ini dan dia juga yang tahu belanja di mana. Silakan dikomunikasikan kalau tidak percaya,” ujar Tedi.
Tedi juga menjelaskan posisi dirinya dalam pelaksanaan kegiatan. Selain menjabat sebagai Ketua P2SP, ia mengaku juga berperan sebagai komite dan mandor dalam pengawasan pekerjaan.
“Saya di sini sebagai komite dan juga mandor dalam pengawasan pekerjaan. Walaupun sebagai Ketua P2SP, saya hanya mengikuti arahan Kepala Sekolah dan Bendahara tanpa melihat RAB dan gambar,” jelasnya.
Soroti Kondisi Tanah dan Pondasi
Tedi juga menjelaskan adanya penyesuaian pada bagian pondasi bangunan karena kondisi dan kemiringan lahan di lokasi proyek.
Menurutnya, pada bagian belakang bangunan terdapat kondisi kemiringan sehingga dilakukan penambahan konstruksi yang disebut cakar ayam dengan penggalian sekitar 30 sentimeter untuk memperkuat pondasi.
“Bagian belakang bangunan memiliki tingkat kemiringan. Makanya kami menambah cakar ayam dengan menggali sekitar 30 sentimeter untuk menambah ketahanan pondasi,” ungkap Tedi.
Ia mengatakan dirinya telah menjadi komite di sekolah tersebut selama sekitar 12 tahun.
“Makanya dengan adanya proyek revitalisasi ini saya tidak berani neko-neko, karena saya tidak mengetahui secara langsung mengenai belanja dan keuangan. Semua itu ada di bendahara,” tegasnya.
Warga Pertanyakan Kualitas Material
Sementara itu, hasil pemantauan di lapangan memunculkan pertanyaan dari masyarakat mengenai kualitas dan kesesuaian sejumlah material dengan spesifikasi pekerjaan.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan menilai pengawasan terhadap proyek tersebut perlu diperkuat, baik oleh instansi terkait maupun pihak konsultan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pekerjaan.
“Kami melihat ada beberapa bagian yang tampak janggal, seperti penggunaan besi cincin menggunakan besi 6 milimeter. Padahal bangunan ini nantinya digunakan anak-anak sekolah sehingga aspek keamanan dan kualitas konstruksi harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Sorotan tersebut juga mencakup informasi mengenai adanya perubahan gambar teknis yang disebut terjadi beberapa kali selama proses pekerjaan.
Perubahan gambar dalam suatu pekerjaan konstruksi pada dasarnya perlu memiliki dasar teknis dan administrasi yang jelas. Apabila terdapat perubahan terhadap desain atau spesifikasi pekerjaan, pelaksanaannya perlu mengacu pada dokumen teknis dan mekanisme perubahan yang berlaku.
Karena itu, apabila benar terjadi perubahan gambar secara berulang, diperlukan penjelasan mengenai alasan perubahan, dasar teknis, serta pihak yang memberikan persetujuan terhadap perubahan tersebut.
Minta Audit Teknis dan Klarifikasi
Munculnya sejumlah pertanyaan tersebut mendorong perlunya pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pekerjaan revitalisasi SD Negeri 2 Cianting Utara.
Pemeriksaan dapat mencakup kesesuaian material dengan spesifikasi teknis, pelaksanaan pekerjaan berdasarkan gambar dan RAB, kualitas konstruksi, serta administrasi perubahan apabila memang terdapat revisi terhadap dokumen teknis.
Audit teknis juga penting dilakukan untuk memastikan setiap perubahan pekerjaan memiliki dasar dan persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain itu, apabila ditemukan adanya perbedaan antara kondisi pekerjaan di lapangan dengan dokumen perencanaan, pihak yang berwenang dapat melakukan evaluasi untuk menentukan apakah perbedaan tersebut merupakan penyesuaian teknis yang sah atau terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pekerjaan.
Dinas Pendidikan dan Inspektorat Diharapkan Turun Tangan
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan dan Inspektorat dapat melakukan klarifikasi serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi tersebut apabila terdapat laporan atau temuan yang perlu ditindaklanjuti.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran pemerintah benar-benar sesuai peruntukan dan pekerjaan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas serta ketentuan teknis yang telah ditetapkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Sekolah Hasan Basri maupun Agung selaku Bendahara yang disebut dalam keterangan Ketua P2SP belum memberikan penjelasan resmi kepada redaksi terkait penggunaan material, pengelolaan anggaran, serta perubahan RAB dan gambar pekerjaan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala Sekolah, Bendahara P2SP, Dinas Pendidikan, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SD Negeri 2 Cianting Utara.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan tidak dimaksudkan sebagai vonis terhadap pihak mana pun. Setiap dugaan penyimpangan tetap perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses sesuai ketentuan yang berlaku.
(Redaksi)
