Muara Enim, rajawalinews.online
Menjamurnya sendikat koruptor di lingkaran pemkab Muara Enim di duga keras sejumlah Pemkab akan tergerus menghilang dengan adanya maling teriak maling pasalnya Pengamanan administrasi kendaraan belum dilaksanakan secara memadai
Berdasarkan hasil reviu dokumen, permintaan keterangan, dan pengamatan fisik diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.
a. Pengamanan administrasi dokumen BPKB belum memadai Hasil reviu dokumen dan permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Aset BPKAD diketahui bahwa seluruh BPKB kendaraan dinas Pernkab Muara Enim disimpan dan dihimpun oleh Bidang Aset BPKAD.
Jika Pengurus Barang Pengguna masing-masing SKPD membutuhkan BPKB untuk melakukan pengurusan pembayaran pajak atau pergantian nomor polisi, maka BPKAD meminjamkan dokumen BPKB sesuai kebutuhan, dengan mekanisme sebagai berikut.SKPD peminjam BPKB membawa dokumen peminjaman yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Sekretaris/Kasubbag. Umum dan Kepegawaian/Pengurus Barang Pengelola, dokumen tersebut memuat informasi atas rincian BPKB yang dipinjam;
2) Bidang Aset BPKAD mencatat secara manual pada buku daftar pinjam BPKB yang memuat informasi tanggal pinjam, SKPD peminjam,nomor polisi BPKB yang dipinjam, tanggal dan tanda tangan pengembalian BPKB; dan
3) SKPD Peminjam mengembalikan BPKB tersebut dengan mencatat tanggal pengembalian disertai tanda tangan pada buku daftar pinjam BPKB.
Basil reviu dokumen atas buku daftar pinjam BPKB dengan Surat Peminjaman BPKB diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut.
a) Terdapat pencatatan peminjaman BPKB pada buku daftar pinjam BPKB namun tidak disertai dengan surat peminjaman;
b) Terdapat surat peminjaman BPKB namun tidak tercatat pada buku daftar pinjam BPKB;
c) SKPD Peminjam tidak mencatatkan tanggal dan tanda tangan pengembalian;
d) Dokumen surat peminjaman BPKB ditulis tangan dan tidak terdapat tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
e) Tidak terdapat informasi tanggal batas peminjaman BPKB.
Permasalahan di atas dikarenakan belum terdapat SOP atas alur peminjaman BPKB. Selain itu, tidak terdapat pemantauan atas pengembalian BPKB, sehingga masih banyak BPKB yang berada pada SKPD peminjam.
b. Pengurus Barang Pengguna pada 51 SKPD belum menghimpun dan menyimpan kartu pemeliharaan kendaraan dinas
Hasil permintaan keterangan kepada Pengurus Barang Pengguna melalui kuesioner diketahui bahwa sebanyak 51 SKPD dari total 57 SKPD atau sebesar 89,5% belum menyusun kartu pemeliharaan atas kendaraan dinas.
Hasil selengkapnya dapat dilihat pada diagram berikut.Pengurus Barang Pengguna pada 37 SKPD belum menghimpun dan menyimpan BAST kendaraan dinas secara tertib Hasil reviu dokumen daftar BMD Kendaraan Dinas dan BAST diketahui bahwa Pengurus Barang Pengguna pada 37 SKPD belum menghimpun dan menyimpan BAST kendaraan dinas yang digunakan oleh pegawai secara tertib.
Sehingga, tidak terdapat kendali yang memadai atas keberadaan masing-masing kendaraan dinas yang tercatat pada daftar BMD. Uraian permasalahan tersebut, menunjukkan bahwa pengamanan administrasi BMD belum dilaksanakan secara memadai. Berdasarkan hasil permintaan keterangan kepada Kepala Bidang Aset BPKAD selaku Pengurus Barang Pengelola, dijelaskan bahwa ketiadaan kebijakan dan SOP mengakibatkan penertiban dokumen awal kepemilikan tanah dan BAST kendaraan menjadi tidak memadai. Hal ini sejalan dengan masih lemahnya pengawasan dan pengendalian.
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Kriteria Pemeriksaan yang telah dikomunikasikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pada Nomor 2.3 yang menyatakan bahwa pengamanan administrasi BMD telah dilaksanakan secara memadai dengan Subkriteria 2.3.1 yang menyatakan bahwa pengamanan administrasi tanah dan kendaraan telah memadai, yaitu seluruh sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) disimpan secara tertib pada Kuasa Pengguna Barang yang menyelenggarakan tusi pengelolaan BMD.
Permasalahan tersebut mengakibatkan:
a. Risiko kehilangan dan penyalahgunaan dokumen kepemilikan atas aset tanah dan aset peralatan dan mesin; dan
b. Meningkatnya potensi penyalahgunaan aset peralatan dan mesin
Hal tersebut disebabkan oleh:
a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengamanan administrasi atas pengelolaan BMD;
Red.
