JAKARTA – Di tengah ambisi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai pilar kedaulatan nasional, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengirimkan pesan eksplisit mengenai pentingnya loyalitas tunggal terhadap visi kepala negara. Langkah ini bukan sekadar upaya administratif, melainkan sebuah restrukturisasi moral di tubuh birokrasi.
Dalam berbagai kesempatan, Menteri Amran menegaskan bahwa setiap hambatan—baik berupa inefisiensi birokrasi maupun praktik culas dalam distribusi komoditas—adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat yang diberikan kepada Presiden.
“Instruksi Presiden sudah sangat jelas. Tidak ada ruang bagi mereka yang mencoba bermain-main dengan urusan perut rakyat. Pilihannya hanya dua: bekerja dengan integritas atau menepi dari barisan,” tegas Amran dalam sebuah pertemuan strategis.
Fokus penyelidikan kini mengarah pada sinergi antar-lembaga, mulai dari optimalisasi Dana Desa hingga pengawasan distribusi minyak goreng yang sempat mengalami anomali volume di pasar. Dengan dukungan penuh dari institusi penegak hukum, langkah tegas ini diharapkan menjadi titik balik bagi ekosistem pertanian Indonesia yang lebih transparan dan berpihak pada petani.
