Jakarta Rajawali News— Dugaan skandal pengadaan barang kembali mencuat. Kali ini sorotan tajam tertuju pada pengadaan 104 unit laptop di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang diduga tidak sesuai ketentuan dan berpotensi merugikan negara hingga Rp297.074.560,37.
Temuan ini langsung memicu reaksi keras dari Relawan Pembela Prabowo. Melalui pernyataannya, Ali Sofyan, salah satu tokoh relawan tersebut, menyebut kasus ini sebagai alarm serius adanya dugaan permainan dalam pengadaan barang pemerintah.
“Kalau hampir Rp300 juta uang negara kelebihan bayar, ini tidak bisa lagi disebut kelalaian. Ini sudah masuk kategori indikasi skandal pengadaan yang harus dibuka terang-benderang,” tegas Ali Sofyan kepada awak media.
Data pengadaan menunjukkan BKPSDM menganggarkan paket pengadaan laptop sebesar Rp1.094.979.600, dan merealisasikan Rp1.071.200.000 melalui skema e-purchasing katalog elektronik dengan penyedia PT RRT.
Namun hasil pemeriksaan dokumen menemukan berbagai kejanggalan sejak tahap awal perencanaan.
Salah satunya adalah penyusunan spesifikasi teknis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disebut tidak didukung justifikasi teknis yang jelas. Spesifikasi yang digunakan bahkan hanya diambil dari rincian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tanpa analisis kebutuhan teknis yang memadai.
Bagi Ali Sofyan, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah spesifikasi tersebut dibuat untuk kebutuhan nyata atau justru untuk menyesuaikan dengan produk tertentu?
Kejanggalan lain yang dinilai lebih mencolok adalah dalam penyusunan referensi harga. PPK disebut hanya menggunakan satu produk sebagai pembanding, yakni Asus Expertbook P1412CEA i3 yang ditayangkan oleh PT RRT di katalog elektronik dengan harga Rp10.500.000 per unit.
Padahal menurut aturan LKPP Nomor 122 Tahun 2022, referensi harga wajib disusun dengan membandingkan beberapa produk sejenis dari berbagai penyedia agar harga yang diperoleh benar-benar wajar dan kompetitif.
“Kalau referensi harga hanya satu dan langsung dari penyedia yang akhirnya dipilih, publik berhak curiga. Ini seperti pengadaan yang sudah ‘dikunci’ sejak awal,” ujar Ali Sofyan.
Lebih jauh lagi, proses pemilihan penyedia melalui katalog elektronik juga disebut berindikasi proforma, yakni hanya menjalankan prosedur formal tanpa adanya persaingan harga yang sehat.
Relawan Pembela Prabowo menilai pola seperti ini sangat berbahaya karena membuka ruang praktik pengondisian pengadaan, mark up harga, hingga kebocoran anggaran negara.
“Presiden Prabowo selalu menegaskan perang terhadap korupsi. Karena itu kami meminta aparat penegak hukum tidak tutup mata terhadap dugaan permainan dalam pengadaan ini,” tegas Ali Sofyan.
Ia mendesak Inspektorat, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan audit investigatif terhadap proses pengadaan laptop tersebut.
Menurutnya, jika dugaan ini terbukti, maka kasus pengadaan laptop BKPSDM bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap praktik lama yang selama ini mungkin tersembunyi di balik sistem pengadaan elektronik.
“Jangan sampai e-catalog yang seharusnya mencegah korupsi justru dipakai sebagai alat untuk melegalkan permainan anggaran,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BKPSDM maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait belum memberikan klarifikasi resmi mengenai temuan kelebihan pembayaran serta dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pengadaan tersebut.
Publik kini menunggu keberanian aparat untuk mengusut kasus ini secara transparan. Sebab bagi masyarakat, setiap rupiah uang negara yang hilang adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
(red)
