Rajawali News,-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) semestinya menjadi benteng terakhir transparansi pejabat publik. Namun dalam praktiknya, terutama di lingkungan BUMN, LHKPN kerap tampak lebih mirip ritual administratif ketimbang instrumen pengawasan yang sungguh-sungguh.
Belakangan, publik kembali disuguhi tanda tanya besar terkait ketidakwajaran laporan kekayaan pejabat puncak BUMN, salah satunya dengan inisial DK. Persoalannya bukan semata soal angka, melainkan pola: harta yang stagnan di atas kertas, sementara gaya hidup dan jejaring bisnis berkembang pesat di dunia nyata.
Di sinilah LHKPN menemukan titik lemahnya. Sistem ini terlalu bergantung pada kejujuran subjek pelapor, sementara verifikasi sering kali berjalan lamban, bahkan pasif. Ketika seorang direktur utama BUMN memiliki akses luas terhadap proyek strategis, relasi vendor, dan pengaruh kebijakan, maka setiap celah pelaporan adalah peluang penyamaran kepentingan.
Manipulasi LHKPN—jika benar terjadi—bukanlah kejahatan tunggal. Ia adalah pintu masuk: ke konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, hingga korupsi kebijakan. Namun ironisnya, selama tidak ada kegaduhan publik, kejanggalan itu sering dibiarkan mengendap sebagai “urusan administratif”.
Lebih mengkhawatirkan lagi, lemahnya penindakan memberi sinyal berbahaya: seolah-olah pejabat kelas atas memiliki imunitas moral dan hukum. Padahal, BUMN mengelola uang rakyat dalam skala raksasa. Transparansi setengah hati di sektor ini sama saja dengan mengundang pembusukan dari dalam.
Jika negara serius menjadikan LHKPN sebagai alat pencegahan korupsi, maka audit mendalam, pembandingan lintas data, dan keterbukaan hasil pemeriksaan harus menjadi standar—bukan pengecualian. Tanpa itu, LHKPN hanya akan menjadi dokumen rapi yang menutupi kekacauan etika.
Publik tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran. Dan bagi pejabat BUMN, kejujuran bukan sekadar nilai moral—melainkan utang kepada rakyat.
