BATAM | Rajawali News Grup – 28 Desember 2025
Pemerintah Kota Batam kembali dipermalukan oleh ulah oknum pejabatnya sendiri. Sebuah video asusila yang diduga kuat melibatkan pejabat senior Pemko Batam berinisial GR kini menjadi konsumsi luas publik dan menimbulkan kemarahan kolektif. Skandal ini bukan sekadar memalukan—ini adalah alarm keras kerusakan moral birokrasi.
Rekaman yang beredar sejak 18 Desember 2025 melalui akun Instagram @DC menampilkan seorang pria yang secara kasat mata, suara, dan gestur sangat menyerupai GR, diduga melakukan tindakan eksibisionisme dengan mempertontonkan alat kelamin saat panggilan video bersama seorang perempuan. Percakapan bernada seksual, sapaan “Papi”, dan ekspresi tanpa rasa malu memperlihatkan betapa jabatan publik telah kehilangan makna kehormatan.
Jika dugaan ini benar, maka publik berhak menyebutnya sebagai aib institusional Pemko Batam. Seorang pejabat bukan hanya pelaksana administrasi, melainkan representasi moral negara. Ketika perilaku cabul dipertontonkan di ruang digital, maka yang dirusak bukan hanya citra pribadi, tetapi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan.
Lebih menjijikkan lagi, hingga kini GR memilih bungkam. Upaya konfirmasi awak media pada Senin (29/12/2025) tidak direspons. Diamnya oknum tersebut dinilai publik sebagai bentuk pengecutan moral, bukan sikap negarawan. Pejabat yang berani menikmati jabatan, tetapi menghindar dari tanggung jawab, patut dipertanyakan kelayakannya.
Pertanyaan mendasar pun mencuat:
Bagaimana mungkin keputusan strategis kota dipercayakan kepada individu yang gagal mengendalikan syahwatnya sendiri?
Bagaimana publik bisa percaya pada integritas birokrasi jika pejabatnya tenggelam dalam perilaku cabul?
Kasus ini seharusnya tidak ditutup dengan klarifikasi normatif atau penghapusan jejak digital. Inspektorat Daerah dan Wali Kota Batam tidak punya alasan untuk berdiam diri. Pembiaran terhadap dugaan pelanggaran etik berat seperti ini sama artinya dengan melindungi kebobrokan dari dalam.
Birokrasi bukan panti toleransi bagi pejabat bermoral rusak. Jika benar seorang pejabat sibuk memuaskan hasrat seksual ketimbang menjaga martabat jabatan, maka ia tidak layak satu detik pun berada di kursi kekuasaan.
Rakyat Batam tidak membutuhkan pejabat yang lihai bermain kamera di balik layar ponsel. Rakyat membutuhkan pemimpin yang bersih pikiran, bersih perilaku, dan pantas digaji dari uang pajak.
Skandal ini harus menjadi momentum pembersihan total di tubuh Pemko Batam. Jika tidak, maka publik patut mencurigai bahwa yang busuk bukan hanya oknum—melainkan sistem yang sengaja membiarkan kebusukan itu hidup.
Rajawali News Grup menegaskan:
Pejabat cabul adalah ancaman bagi martabat negara.
Dan negara yang membiarkannya, sedang menggali kubur kepercayaan rakyatnya sendiri.
Redaksi | Rajawali News Grup
PREDATOR KELAMIN : Vidio Syur Diduga Libatkan Oknum Pejabat Pemko Batam
