Prabumulih — Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun 2024 kembali membuka tabir kelemahan serius dalam tata kelola keuangan daerah. Tidak hanya soal ketidakpatuhan pada regulasi, BPK juga menemukan sejumlah kelemahan pengendalian intern yang menimbulkan risiko salah saji anggaran, kelebihan bayar, hingga potensi penyalahgunaan kas daerah.
Dalam pemeriksaan yang dilakukan, BPK mencatat lima poin temuan krusial yang menggambarkan rapuhnya manajemen keuangan Pemkot Prabumulih tahun 2024.
1. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi Tidak Ada, Risiko Salah Saji Aset Meningkat
BPK mengungkap bahwa Pemkot Prabumulih belum memiliki kebijakan akuntansi Properti Investasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 17. Pemerintah juga tidak melakukan inventarisasi Properti Investasi, sehingga nilai Aset Tetap, akumulasi penyusutan, dan beban penyusutan pada laporan keuangan terancam tidak akurat.
2. Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Capai Rp302,66 Juta
Pada dua SKPD, BPK menemukan realisasi belanja pemeliharaan tidak sesuai kondisi sebenarnya. Selisih antara pekerjaan dan laporan menghasilkan temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp302.663.500,00. Praktik seperti ini mengindikasikan lemahnya kontrol internal dan potensi mark-up.
3. Jasa Konsultansi Dibayar Berlebih Rp523,26 Juta
Temuan lain yang tidak kalah mengejutkan, yakni kelebihan pembayaran jasa konsultansi pada Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Total kelebihan bayar mencapai Rp523.264.297,50. Pembayaran tidak sesuai ketentuan ini menimbulkan indikasi penyimpangan anggaran.
4. Pengelolaan Kas Daerah Tidak Sesuai Ketentuan, Buka Peluang Penyalahgunaan
BPK menegaskan bahwa sistem pengelolaan rekening dan kas daerah tidak sesuai regulasi, sehingga menciptakan potensi penyalahgunaan kas di Kas Daerah. Temuan ini merupakan peringatan keras atas lemahnya penatausahaan dana publik.
5. Utang RSUD Menggunung, Pengelolaan BLUD Tidak Terkendali
Pengelolaan BLUD RSUD Kota Prabumulih juga menjadi sorotan. Penataan belanja dan utang belanja tidak sesuai aturan sehingga utang obat-obatan dan belanja jasa membengkak, berpotensi membebani keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.
REKOMENDASI BPK: SEGERA TINDAKLANJUTI DAN KEMBALIKAN UANG NEGARA
BPK merekomendasikan Wali Kota Prabumulih untuk:
Menyusun kebijakan akuntansi Properti Investasi sesuai SAP 17.
Memproses dan menyetorkan kembali ke Kas Daerah kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan sebesar Rp302,66 juta.
Memproses dan mengembalikan ke Kas Daerah kelebihan pembayaran konsultansi sebesar Rp523,26 juta.
Memperketat pengendalian pengelolaan Kas Daerah.
Menyusun peraturan dan timeline penyelesaian utang BLUD RSUD.
Laporan lengkap memuat rincian kelemahan dan langkah perbaikan yang wajib ditindaklanjuti Pemkot Prabumulih agar pengelolaan keuangan kembali transparan dan akuntabel.
Statement Ali Sofyan — Relawan Pembela Prabowo:
Menanggapi temuan BPK tersebut, Ali Sofyan, Relawan Pembela Prabowo, angkat bicara dengan nada tegas.
> “Temuan BPK ini tidak bisa dianggap sepele. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Kelebihan bayar ratusan juta dan potensi penyalahgunaan kas adalah bentuk kelalaian serius. Kami meminta Wali Kota Prabumulih segera mengambil tindakan tegas, bukan hanya administratif, tetapi juga memproses pihak-pihak yang bermain-main dengan anggaran publik. Pemerintahan yang mendukung visi Presiden Prabowo harus bersih, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.”
Ali Sofyan menegaskan pihaknya akan terus mengawal temuan ini agar tidak berhenti di atas kertas.
> “Kami siap mengawal sampai tuntas. Tidak boleh ada lagi ruang bagi penyimpangan anggaran. Rakyat Prabumulih berhak mendapatkan pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab.”
