MAJALENGKA – Pengelolaan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2024 ternyata belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda). Berdasarkan hasil pemeriksaan, pembentukan dana cadangan sebesar Rp40 miliar yang seharusnya dipenuhi dalam tiga tahap anggaran (2021–2023), justru hanya direalisasikan dalam dua tahun anggaran, yakni Rp10 miliar pada 2022 dan Rp30 miliar pada 2023.
Padahal, Perda Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2021 secara tegas mengatur pembentukan dana cadangan sebesar Rp40 miliar, dengan tahapan Rp10 miliar pada 2021, Rp20 miliar pada 2022, dan Rp10 miliar pada 2023. Namun implementasi di lapangan menyimpang dari skema tersebut.
Tak hanya itu, temuan lain juga mengungkap adanya selisih pencatatan pendapatan jasa giro dan bunga deposito dana cadangan. Dari total bunga dan jasa giro yang diterima sebesar Rp5,22 miliar, Pemerintah Kabupaten Majalengka hanya melaporkan Rp4,88 miliar dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Artinya, terdapat kurang saji pendapatan sebesar Rp334,3 juta yang tidak masuk ke dalam laporan resmi.
Menurut keterangan pejabat terkait, hal ini terjadi karena pada Desember 2023 Pemkab Majalengka mencairkan dana cadangan Pilkada beserta bunganya, namun tidak seluruhnya dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kategori lain-lain PAD yang sah.
Selain itu, hasil pemeriksaan juga menemukan bahwa penambahan nilai dana cadangan dari bunga deposito dan jasa giro tidak dilaksanakan melalui mekanisme APBD. Per 31 Desember 2023, saldo dana cadangan tercatat sebesar Rp164,36 miliar yang terdiri dari nilai pokok Rp150 miliar dan bunga/jasa giro sebesar Rp14,36 miliar.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai kepatuhan Pemkab Majalengka dalam mengelola dana publik, khususnya dana strategis untuk pelaksanaan Pilkada 2024.
(red)
