Karawang, rajawalinews.online – Audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2023 mengungkap temuan serius di tubuh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang. Dalam laporan tersebut, BPK menemukan adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp.114.823.649,00 atas pelaksanaan tiga paket pekerjaan jasa konsultansi.
Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1,74 triliun, dengan realisasi mencapai Rp1,62 triliun atau 93,13%, termasuk di dalamnya belanja untuk jasa konsultansi konstruksi dan non-konstruksi sebesar Rp.21,38 miliar.
Namun, hasil pemeriksaan BPK secara uji petik atas 72 pekerjaan jasa konsultansi di lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengungkap fakta mencengangkan. Tiga orang tenaga ahli yang tercantum sebagai penerima honorarium ternyata tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan. Praktik ini mengindikasikan adanya pembayaran fiktif atau tidak sah sebesar Rp.117.823.649,00.
Dari jumlah tersebut, hanya Rp.3 juta yang telah dikembalikan ke kas daerah (RKUD). Artinya, masih ada sisa Rp.114.823.649,00 yang belum dipertanggungjawabkan hingga audit dilakukan.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan besar soal pengawasan internal di DLH dan integritas pelaksanaan proyek jasa konsultansi yang menggunakan dana publik. BPK secara tegas menyatakan bahwa pengeluaran tersebut tidak menunjukkan kontribusi nyata terhadap pekerjaan yang dimaksud, sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DLH Kabupaten Karawang terkait langkah konkret penyelesaian sisa kelebihan pembayaran tersebut. (Redaksi/G)
