Aceh, Rajawali News, Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news grup menyoroti adanya pembangkangan temuan BPK.di pemkab.Bener Mariah diduga keras , ada indikasi kasus tindak pidana korupsi. pasalnnya. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah belum sepenuhnya menindaklanjuti
temuan atas kelemahan penatausahaan BMD
Permasalahan dalam penatausahaan BMD yang belum ditindaklanjuti oleh
Bidang Aset dan Pengurus Barang pada tahun 2023 antara lain:
1) Tanah di KIB A belum mencakup seluruh tanah yang berada di bawah
konstruksi jalan, jembatan dan bangunan irigasi Berdasarkan KIB A Tanah menunjukkan bahwa KIB A belum mencakup
seluruh tanah yang berada di bawah konstruksi jalan, jembatan dan
bangunan irigasi. Kondisi tersebut masih terjadi di tahun 2023Perbandingan kurang saji tanah yang berada di bawah konstruksi jalan,
jembatan dan bangunan irigasi antara TA 2022 dan TA 2023 sebagai berikut
Tabel 1.92 Rincian BMD Tanah Kurang Saji atas Tanah di bawah Konstruksi Jalan, Jembatan dan Irigasi TA 2022 dan TA 2023
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terdapat peningkatan selisih kurang
KIB A terhadap KIB D untuk tanah yang berada di bawah konstruksi jalan,
jembatan dan bangunan irigasi. Hal tersebut terjadi karena adanya mutasi
tambah atas Aset di KIB D dari Belanja Modal maupun Hibah sementara
tidak diikuti dengan inventarisasi atas pencatatan Aset Tetap Tanah yang
berada di bawah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan irigasi.
Berdasarkan keterangan Plt. Kepala Bidang Aset diketahui bahwa pada TA
2023 Bidang Aset dan Dinas PUPKP tidak pernah melakukan inventarisasi
atas tanah yang berada di bawah konstruksi jalan, jembatan dan bangunan
irigasi. Atas hal tersebut setiap tahun akan terus terjadi kurang saji saldo
tanah dibawah jalan, jembatan dan bangunan irigasi.
2) Pencatatan Informasi Aset Tetap pada KIB A sampai dengan KIB C Tidak
Lengkap
Hasil penelusuran KIB A sampai dengan KIB C TA 2023 menunjukkan
masih terdapatnya pencatatan informasi tidak lengkap terhadap aset tetap
tanah, gedung dan bangungan, jalan, jaringan serta irigasi. Perbandingan
pencatatan informasi tidak lengkap antara TA 2022 dan TA 2023 disajikan
pada tabel berikut.
Tabel
Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp219.712.120,63
LRA Pemerintah Kabupaten Karawang TA 2023 (Audited) menganggarkan
Belanja Pegawai sebesar Rp1.852.447.942.535,00 dengan realisasi sebesar
Rp1.530.384.155.396,00 atau 82,61%. Realisasi tersebut diantaranya berupa Belanja
Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN.
Hasil analisa data kepegawaian dan data pembayaran gaji, menunjukkan
bahwa pada Tahun 2023 telah diterbitkan 567 SK Pensiun berdasarkan Batas Usia
Pensiun, 78 SK pensiun karena meninggal, lima SK Pensiun atas permintaan sendiri
(APS), tiga Pensiun dalam masa uzur , tujuh SK Pensiun Punah (meninggal tanpa
ahli waris yang memenuhi syarat), tiga SK Tugas Belajar, dan 48 pemberian ijin cuti
besar.
Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi pembayaran gaji, tunjangan,
dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), menunjukkan adanya kelebihan
pembayaran Belanja Pegawai sebesar Rp219.712.120,63. Atas kelebihan
pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke RKUD sebesar
Rp53.777.020,63, sehingga sisa yang belum ditindaklanjuti adalah sebesar
Rp165.935.100,00 (Rp219.712.120,63 – Rp53.777.020,63) dengan rincian sebagai
berikut
Red
