Kertaraharja, Rajawali News, 10 Juni 2026 – Keluarga Mahasiswa Sobang (KEMAS) beriringan dengan Gerakan Masyarakat Desa Kertaraharja kembali menggelar audiensi di Kantor Desa Kertaraharja. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan serupa yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Sobang pada 2 Juni 2026 lalu.
Pertemuan ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait ketidaksesuaian nilai dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta dugaan adanya setoran pajak masyarakat dari beberapa tahun sebelumnya yang belum disalurkan ke pihak berwenang.
Audiensi dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kecamatan Sobang dan unsur Intelkam Polsek Panimbang. Namun, kembali muncul kekecewaan dari masyarakat lantaran Kepala Desa Kertaraharja tidak hadir dalam forum yang membahas persoalan krusial ini. Akibat ketidakhadiran tersebut, warga belum dapat memperoleh penjelasan langsung maupun tanggapan resmi dari pimpinan pemerintahan desa terkait permasalahan yang diadukan.
Dalam forum tersebut, warga secara langsung mempertunjukkan dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta bukti pembayaran sebagai dasar pengaduan. Berdasarkan pengecekan yang dilakukan Sekretaris Desa Kertaraharja terhadap salah satu dokumen milik warga, ditemukan perbedaan nyata antara nominal pajak yang tercantum dalam SPPT dengan jumlah uang yang sebenarnya dipungut dari wajib pajak.
Selain itu, hasil verifikasi terhadap data wajib pajak juga membenarkan temuan lain: terdapat catatan pembayaran pajak dari beberapa tahun sebelumnya yang dinyatakan belum lunas atau belum disetorkan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Fakta ini semakin menguatkan tuntutan masyarakat agar dilakukan penelusuran dan audit administrasi secara menyeluruh terhadap seluruh mekanisme pemungutan hingga penyetoran PBB-P2 di wilayah Desa Kertaraharja.
Tokoh masyarakat Desa Kertaraharja, H. Rohim, menyampaikan kekecewaan mendalam atas temuan tersebut. Ia menegaskan bahwa selama ini warga selalu berusaha memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak setiap kali ada penagihan atau saat menerima SPPT dari petugas yang ditunjuk.
“Kami sebagai masyarakat hanya tahu dan patuh membayar sesuai jumlah yang ditagihkan. Ketika sekarang diketahui ada pembayaran yang ternyata belum tercatat lunas atau belum disetorkan dari tahun-tahun sebelumnya, tentu kami sangat kecewa dan mempertanyakan bagaimana pengelolaan keuangan desa selama ini. Masyarakat sudah menjalankan kewajibannya dengan baik, maka kami berhak mendapatkan kejelasan serta pertanggungjawaban yang transparan dan jelas,” ungkap H. Rohim.
Sementara itu, Ketua Keluarga Mahasiswa Sobang (KEMAS), Yusuf Maulana, menegaskan bahwa hasil audiensi ini bukan sekadar keluhan, melainkan bukti nyata yang menuntut penanganan serius.
“Hari ini masyarakat tidak hanya berbicara, tetapi juga menunjukkan bukti fisik. Bahkan di hadapan forum, pengecekan langsung oleh perangkat desa membenarkan adanya ketidaksesuaian nilai pungutan serta adanya pajak yang belum disetorkan. Oleh karena itu, KEMAS bersama masyarakat akan terus mengawal permasalahan ini dan akan membawanya ke instansi yang berwenang hingga ditemukan kejelasan, kebenaran, dan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegas Yusuf.
Lebih lanjut, KEMAS menegaskan bahwa gerakan ini bukan semata-mata soal urusan pajak, melainkan perjuangan menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab dari pemerintah desa.
(red)
