KABANJAHE , Rajawali News– Dugaan praktik pungutan liar berkedok retribusi di sejumlah titik Kabupaten Karo kembali disorot. LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Karo mendesak DPRD dan Pemkab Karo segera membuka data Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan.
LSM KCBI Karo menyebut pengutipan retribusi di Pos Desa Dolu harus dijelaskan ke publik. Ketua KCBI Karo Rudi Surbakti mengatakan masyarakat berhak tahu kemana dana retribusi disetorkan. “Apakah masuk Kas Daerah sesuai Perda atau justru masuk kantong pribadi. Ini harus dibuka di ruang RDP,” ujarnya di Kantor KCBI Komplek Konen, Selasa 2/6/2026.
LSM KCBI Karo khawatir pungutan tanpa dasar hukum jelas akan memicu konflik horizontal. “Pantauan kami di lapangan, situasi ini rawan gesekan antara Desa Dolu Berastagi dengan Desa Semangat Gunung Merdeka. Jangan sampai kelalaian administrasi merugikan masyarakat,” kata Rudi.
LSM KCBI Karo menegaskan siap mengawal RDP sampai tuntas. KCBI Karo akan mempertanyakan target dan realisasi retribusi yang masuk kas daerah setiap bulan dan tahun. “Kalau sesuai aturan kami dukung. Kalau dibuat-buat, masyarakat pasti menolak. Ini soal keadilan,” tegasnya.
LSM KCBI Karo meminta DPRD Karo segera memanggil OPD terkait. “Kami minta Pemkab buka data PAD retribusi seterang-terangnya. Transparansi itu kunci agar tidak ada kecurigaan,” ujarnya.
LSM KCBI Karo juga mendesak APH turun tangan jika ada pelanggaran. “Informasi yang kami terima, setoran retribusi di titik itu ratusan juta per bulan. Kalau tidak masuk kas daerah, ini berpotensi korupsi berjemaah,” tegas Rudi.
LSM KCBI Karo menutup dengan peringatan. “Pemerintah harus bijak menyikapi keluhan rakyat. Jangan buat aturan yang melukai hati masyarakat. Kami akan kawal sampai terang benderang,” pungkas Rudi Surbakti.
(red)
