Pagar Alam, Rajawali News Online
Terdapat Ketekoran Kas Bendahara Pengeluaran pada Enam SKPD sebesar
Rp2.513.266.462,20
1) Ketekoran Kas pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD sebesar
Rp1.794.456.892,00 Berdasarkan hasil perhitungan matematis atas BKU tahun 2022 dan hasil
pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja melalui mekanisme UP, GU,
dan TU tahun 2022, diketahui bahwa seharusnya terdapat sisa uang Kas di
Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.794.456.892,00 dengan rincian pada TabelHal ini tidak sesuai dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD
per 31 Desember 2022 yang dilaporkan, baik di BKU maupun di Neraca per 31
Desember 2022, yaitu sebesar Rp0,00. Dengan demikian, terdapat ketekoran kas di
Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD sebesar Rp1.794.456.892,00.
Atas permasalahan ini, Bendahara Pengeluaran dan Fungsional Perencana selaku
PPK Sekretariat DPRD menyatakan bahwa BKU tidak disusun oleh Bendahara
Pengeluaran, namun oleh staf di Subbagian Keuangan atas permintaan Bendahara
Pengeluaran. Selain itu, PPK Sekretariat DPRD mengaku tidak pernah mengecek
maupun memverifikasi BKU maupun dokumen pertanggungjawaban belanja yang
dikelola Bendahara Pengeluaran, tetapi hanya menandatangani dokumen untuk
keperluan pengajuan pencairan dana.
Dalam keterangan Bendahara Pengeluaran lebih lanjut, Bendahara Pengeluaran
mulai menyadari adanya kekurangan kas pada saat tutup kas di bulan Maret 2022
ketika mendapati selisih antara sisa uang tunai dengan sisa uang berdasarkan
pencatatan di BKU. Bendahara Pengeluaran kemudian meminta staf Subbagian
Keuangan menyusun BKU yang tidak sesuai dengan penerimaan dan pengeluaran
yang senyatanya untuk menutupi kekurangan kas yang terjadi. Bendahara
Pengeluaran mengakui bahwa BKU dibuat sedemikian rupa untuk mengakomodasi
pengeluaran yang tidak dianggarkan dan/atau tidak sesuai peruntukan dan tidak bisa
dicatatkan sebagai pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran.
Pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan tersebut termasuk pengeluaran untuk membiayai kegiatan
non-teknis di luar mekanisme anggaran yang penerima dan jumlah uang yang
diserahterimakan tidak dapat dirinci karena tidak terdapat bukti serah terima maupun
bukti transfer atas pembayaran tersebut, sehingga pengeluaran untuk kegiatan non-
teknis tersebut tidak dapat ditelusuri lebih lanjut jumlah dan penerimanya.
Atas permasalahan ini, Sekretaris DPRD selaku PA mengaku pernah memerintahkan
Bendahara Pengeluaran dan PPK Sekretariat DPRD untuk membayar pihak-pihak di
luar Sekretariat DPRD untuk kegiatan non teknis, bukan untuk kepentingan
pelaksanaan anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD.
Berdasarkan hasil perhitungan, penelaahan, dan penelusuran seluruh kelengkapan
dokumen pertanggungjawaban belanja melalui mekanisme UP, GU, dan TU,
diketahui bahwa untuk menutupi selisih kas sebesar Rp1.794.456.892,00 tersebut,
nilai selisih kas tersebut dilaporkan melalui aplikasi SIMDA-NG sebagai bagian dari
pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas sebesar Rp1.767.263.136,00 dan
belanja pemeliharaan kendaraan/BBM sebesar Rp27.193.756,00. Hal ini dapat
terjadi karena untuk pelaporan pertanggungjawaban melalui aplikasi SIMDA-NG,
Bendahara Pengeluaran tidak perlu menyampaikan buktipertanggungjawaban.
Ali Sopyan
2) Ketekoran Kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Rp494.255.570,20
Hasil pemeriksaan atas seluruh bukti pertanggungjawaban belanja dengan
mekanisme UP dan GU pada Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan
menunjukkan bahwa terdapat pencatatan atas belanja yang tidak ada bukti
pertanggungjawabannya sebesar Rp494.255.570,20 dengan rincian pada .
