GEROMBOL PEJABAT RAMPOK KAB MUARA ENIM SUMSEL DI GULUNG KPK RI

Jakarta – rajawalinews.online

Relawan Rakyat Membela Prabowo , Sangat Mendukung tindakan KpK. Untuk mengusut kasus kasus yg terpendam Seperti kasus juwal beli tanah yayasan Batang Hari 9 Sumatera Selatan yg nilainya mencapai puluhan meliaran rupiah.

Tanah yang di perjual belikan Edison itu milik aset Provinsi Sumsel.Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo mendesak KPK dapat mengusut tuntas. Lanjut Ali Sopyan KPK menelusuri berbagai macam audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Pemkab Muara Enim Ternyata di lingkaran BPK Sumsel Maling Teriak Maling.

Pasalnya ada uang yang mengalir kepada gerombolan Audit BPK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dalam pengadaan smart board.

KPK akan mendalami lebih luas lagi, kita akan telusuri, apakah ini hanya terkait dengan pengadaan itu saja atau pengadaan – pengadaan lainnya, ya,” tegas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada awak media di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026).

Red.

Lahat, rajawalinews.online

Dalam Kepimpinan Presiden Prabowo Subianto masih saja para oknum pejabat koruptor yang selalu bermodus untuk mengeruk keuangan negara, segala cara dijalani untuk masuk kantong pribadi, yang penting tidak terhendus pihak penegak hukum.

Kehadiran,Ali Sopyan Relawan Rakyat Membela Prabowo (RAMBO) untuk membantu membongkar para oknum pejabat koruptor yang menikmati uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri.

Sedangkan,sudah banyak para oknum pejabat koruptor yang di tangkap, sampai di vonis lamanya.

Hal tersebut,bukan suatu contoh lebih baik lagi dalam tata kelola keuangan untuk menjalankan dengan benar ucap Ali.

Dari hasil temuan BPK RI, wilayah Kabupaten Lahat ini, yang begitu luar biasa permainan dengan famulase dalam pembuatan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) yang tidak rapih alias terbongkar juga,dari hasil audit BPK RI terang ali

Sementara,dugaan Mafia Anggaran Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pilkada,di Bawaslu terbongkar yang tidak sesuai dalam Anggaran yang sudah di tralisasikan, dugaan masih banyak tersisa uang negara tersebut ucap Ali

Disisi lain, Bawaslu yang kurang profesional untuk merauk keuangan negara, akhirnya terbongkar dari hasil temuan audit BPK RI yang sangat luar biasa anggaran miliaran rupiah

Namun,saat pihak Bawaslu membuat R.A.B yang sudah di tanda tangani jumlah total kebutuhan nanti nya saat Pilkada mendatang

Terlihat dari permainan,Proses Penyusunan dan Evaluasi terhadap RAB kurang memadai Hasil pemeriksaan dokumen RAB, revisi RAB, dan permintaan keterangan dari Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lahat, menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat melakukan penyusunan RAB sebelum penandatanganan NPHD sebanyak satu kali dan penyusunan revisi RAB sebanyak empat kali tegas Ali

Dengan keanehan Bawaslu Lahat yang begitu luar biasa dalam penyusunan R.B.A yang tidak sesuai peruntukan Permohonan Belanja Hibah Uang yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi Kabupaten Lahat.menunjukkan Bawaslu Kabupaten Lahat tidak mengajukan permohonan reviu RAB kepada Biro Perencanaan dan Organisasi serta Inspektorat Bawaslu RI untuk dilakukan penelitian sebelum NPHD ditandatangani jelas Ali dari hasil temuan BPK RI seolah olah ada unsur dugaan kesengajaan untuk mengikis keuangan negara

Hal tersebut,sudah terlihat permainan mafia keuangan negara diduga tanpa tersentuh hukum Tipikor di lahat, Sehingga para oknum pejabat koruptor bebas berkeliaran dan makin subur menggondol uang negara ujarnya

Sedangkan,Perencanaan Penganggaran Belanja pada Bawaslu Kabupaten Lahat Belum Memadai Bawaslu Kabupaten Lahat pada Tahun 2024 dan 2025 telah menetapkan anggaran penyelenggaraan pengawasan Pilkada yang bersumber dari hibah pemerintah daerah melalui NPHD sebesar Rp33.500.000.000,00 dan merealisasikannya sampai dengan Semester I Tahun 2025 sebesar Rp33.098.887.652,00 atau sebesar 98,80%.

Dalam,Proses Bawaslu Kabupaten Lahat mendapatkan hibah tersebut diawali dengan menyampaikan usulan dana hibah Pilkada Tahun 2024 sebesar Rp42.128.145.000,00 kepada Pemerintah Kabupaten Lahat dengan surat Nomor 036/KU.01.00/K.SS-03/03/2023 tanggal 13 Maret 2023.

Kemudian Badan Kesbangpol Kabupaten Lahat melakukan evaluasi atas surat permohonan hibah tersebut pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan hasil berupa Berita Acara Hasil Evaluasi Permohonan Belanja Hibah Uang yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi Kabupaten Lahat.

Hasil evaluasi bahwa dari nilai usulan sebesar Rp42.128.145.000,00 maka disetujui pemberian hibah sebesar Rp33.500.000.000,00. Lalu NPHD ditandatangani bersama antara Bawaslu Kabupaten Lahat dengan Pemerintah Kabupaten Lahat pada tanggal 9 November 2023 dengan Nomor 200/460/NPHD/B-Kesbangpol/2023 dan 182.1/HK.02/K.SS.03/11/2023 dengan nilai hibah sebesar Rp33.500.000.000,00.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas perencanaan dan penganggaran belanja pada Bawaslu Kabupaten Lahat diketahui terdapat permasalahan perencanaan penganggaran belum memadai yang meliputi evaluasi terhadap RAB kurang memadai dan penyampaian revisi RAB tidak tertib. Penjelasan atas permasalahan tersebut sebagai berikut.3.1.1.

Proses Penyusunan dan Evaluasi terhadap RAB kurang memadai Hasil pemeriksaan dokumen RAB, revisi RAB, dan permintaan keterangan dari Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lahat, menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lahat melakukan penyusunan RAB sebelum penandatanganan NPHD sebanyak satu kali dan penyusunan revisi RAB sebanyak empat kali.

Hasil pemeriksaan selanjutnya menunjukkan Bawaslu Kabupaten Lahat tidak mengajukan permohonan reviu RAB kepada Biro Perencanaan dan Organisasi serta Inspektorat Bawaslu RI untuk dilakukan penelitian sebelum NPHD ditandatangani.

Reviu atas RAB Bawaslu Kabupaten Lahat dilakukan setelah NPHD ditandatangani yaitu pada saat pelaksanaan kegiatan penelitian RAB serentak pada tanggal 9 s.d. 15 Mei 2024 oleh Inspektorat serta Biro Perencanaan dan Organisasi dengan hasil berupa Catatan Hasil Reviu Penerimaan Dana Hibah Pengawasan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Nomor 207/CHR/IP.I/IV/2024 tanggal 13 Mei 2024.

Sampai berita ini diterbitkan belum berhasil konfirmasi terhadap instansi Bawaslu Lahat,ada apa modus anggaran bisa salah,hal tersebut tidak masuk logika dan tidak masuk akal,hal tersebut para oknum pejabat koruptor tidak ada niat baik untuk pengembalian uang ke negara

Red.

Bekasi,rajawalinews.online

Dalam Pernyataan Resmi Ade Kunang menjelaskan bahwa kepala dinas harus koperatif semua publik sudah pintar masyarakat sudah tau ungkap Ade

Saat menjabat Bupati para kepala Dinas datang ke Bupati hal logisnya ada minta di pertahankan jabatan ada apa di jabatan teknis itu kenapa setelah kejadian sekarang semua lempar batu sembunyi tangan itukan engga bisa tegas Ade

Ade Kunang meminta membahas APBD Murni siapa PJ-nya ?.. Bagaimana Lelangnya?..Siapa ULP nya?.. kalau misalkan terkait para LSM,Pers inikan harus di kolaborasi dengan pemerintahan semua juga orang orang Bekasi kok, orang orang cari makan ya,bukan semerta Merta saya Bupati ,bukannya saya fokus di proyek ya tidak ucap Ade

Saya jadi Bupati Tanah kelahiran saya untuk membangun masyarakat kabupaten Bekasi tegas Ade

Sekarang ada, kepala dinas tiba tiba memberikan kesaksian memberikan lima puluh juta dari mana ,mohon maaf bos ! Orang tua saya sebelum saya di Lantik orang tua saya punya utang kemasyarakat pakai uang pribadi buat makam,buat jalan, Apakah membebani kepala dinas yang sekarang menjabat ungkap Ade.

Kalaupun, misalkan memang saya mau memasukkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah ya,bukan masalah proyek.

Inikan,di dua ribu dua enam,saya di tangkap dua ribu dua lima gimana? Logikanya di sini ada mens rea terkait ada masalah saya harus mengandang di dua ribu lima,karena mereka takutnya di tahun dua ribu dua enam mereka orang yang berkepentingan takutnya proyek tidak kebagian takut dibuka untuk umum di transparansi mereka tidak mau sudah ketakutan nanti nya untuk si A dan si B,si C, yang sudah lama bermain terhadap kepala dinas harus tetap dapat begitu bos,tutup ade.

Red.

_*Banyuasin*_– RajawaliNews.online

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Banyuasin berhasil mengungkap fakta baru di balik kasus begal yang dilaporkan seorang orang tua pada Selasa, 17 Maret 2026. Peristiwa yang dialami anak laki-lakinya di jalan poros perkebunan kelapa sawit Unit Betung Krawo PTPN 4 regional 7 itu ternyata merupakan skenario pembunuhan berencana yang melibatkan dua pelaku.

Kejadian bermula ketika dua orang saksi, ML dan RN menemukan korban tergeletak bersimbah darah di jalan poros perkebunan sawit. Saksi ML dan RN segera memberitahukan kejadian itu kepada orang tua korban.

Selanjutnya, pada hari yang sama, orang tua korban langsung melaporkan ke Polres Banyuasin bahwa anaknya menjadi korban begal yang diduga dilakukan oleh saudara OR (28), berdasarkan keterangan korban setelah sadar.

Setelah dilakukan penyidikan oleh Satreskrim Polres Banyuasin, pada 10 Juni 2026, tersangka OR (28) berhasil diamankan. Namun, saat pendalaman lebih lanjut, polisi menemukan fakta baru bahwa OR tidak bertindak sendiri. Ia dibantu oleh seorang perempuan berinisial YTU (25).

Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim AKP Sandi Karisma, S.T., M.H., mengkonfirmasi hasil penyidikan tersebut.

Ipda M Ropiyan Anggono, S. H.,M.H. selaku Kanit Pidum Polres Banyuasin, mengungkapkan bahwa hasil penyidikan menunjukkan motif di balik kejadian tersebut bukanlah aksi begal biasa, melainkan upaya pembunuhan berencana terhadap korban.

“Hasil penyidikan kami mengungkap bahwa pelaku YTU (25) dan korban sebenarnya telah dijodohkan. Namun, YTU tidak bersedia menikahi korban karena ia memiliki hubungan dengan tersangka OR. Dari situlah rencana pembunuhan terhadap korban dimulai,” ujar ipda ropiyan Kamis (12/6/2026).

Kanit Pidum Polres Banyuasin merinci kronologi kejadian pada 17 Maret 2026. Beberapa jam sebelum korban ditemukan

Awalnya, tersangka YTU dan korban berbuka puasa di Sate Senen, Betung. Selepas berbuka, korban mengantarkan tersangka YTU pulang. Begitu sampai di rumah, YTU langsung menghubungi tersangka OR dan memberi tahu bahwa korban akan melintasi jalan poros kebun sawit. Momen itulah yang dipakai OR untuk menjalankan aksi pembunuhan.

Ketika tiba di lokasi sepi di perkebunan sawit, OR langsung membacok korban dengan senjata tajam. Akibat serangan itu, korban mengalami luka parah: tangan kanan dan kiri hampir putus, tumit kaki kiri terkena bacokan, luka di dagu, hidung, serta mata sebelah kanan.

Setelah melukai korban, OR kemudian membawa sepeda motor milik korban, Yamaha Nmax warna hitam, untuk membuat kesan seolah-olah telah terjadi aksi begal.

“Pelaku OR sengaja membawa motor korban agar polisi dan keluarga mengira motifnya adalah perampasan sepeda motor. Padahal, tujuan utamanya adalah menghilangkan nyawa korban,” tambahnya

Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Reskrim menegaskan bahwa Polres Banyuasin tidak akan berhenti pada laporan awal. Kami menggali fakta sedalam-dalamnya untuk memastikan keadilan ditegakkan,” ujarnya.

Kedua pelaku dijerat dengan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pembunuhan berencana. Ancaman hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana.

Hingga berita ini diturunkan, tersangka OR (28) dan YTU (25) telah diamankan di Mapolres Banyuasin untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, korban dilaporkan meninggal dunia saat dalam perawatan intensif di rumah sakit RSMH Palembang.

Harto.

Banyuasin – RajawaliNews.online

Dalam upaya mewujudkan fungsi kehumasan yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan), Polres Banyuasin menggelar Pelatihan Kehumasan dalam rangka Penguatan Kompetensi Jurnalistik, Rabu (10/6/2026). Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga selesai ini diikuti oleh 80 personel yang terdiri dari Urmin Polres dan Kasium Polsek jajaran.

Pelatihan yang digelar di Aula Polres Banyuasin ini dibuka secara resmi oleh Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, S.I.K., M.Si. Dalam sambutannya, Kapolres menekankan pentingnya peran kehumasan di era digital saat ini.

“Personel humas adalah ujung tombak penyampaian informasi kepada masyarakat. Berita yang profesional, faktual, dan akurat akan membangun kepercayaan publik terhadap Polri. Sebaliknya, satu informasi yang keliru bisa menimbulkan kegaduhan. Saya harap seluruh peserta serius mengikuti pelatihan ini,” tegas Kapolres Banyuasin

Pelatihan menghadirkan narasumber kompeten di bidang jurnalistik, Asnaini Khamsin, S.E. Dalam pemaparannya, Asnaini menyampaikan materi seputar teknik penulisan berita yang sesuai kode etik jurnalistik, penerapan unsur 5W+1H (What, Where, When, Who, Why, How), serta pentingnya verifikasi informasi dan asas praduga tak bersalah dalam publikasi kepolisian.

“Kepolisian memiliki posisi strategis. Setiap rilis yang keluar harus terukur, tidak tendensius, dan tetap menghormati hak asasi manusia, terutama bagi pihak yang masih berstatus terlapor,” ujar Asnain

Selain pemaparan materi, suasana pelatihan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang hangat. Para personel antusias menanyakan berbagai kendala teknis di lapangan, mulai dari cara menyusun caption yang efektif hingga pengelolaan media sosial yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

kegiatan ini adalah sesi praktik implementasi pembuatan berita. Para peserta langsung ditantang untuk menyusun siaran pers, mengolah dokumentasi foto dan video, serta mempublikasikan konten pada platform media sosial masing-masing satuan. Hasilnya, seluruh peserta dinilai mampu mengimplementasikan materi dengan baik.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Komandan atas izin dan dukungannya. Pelatihan berjalan lancar, aman, dan seluruh peserta mampu memahami materi yang disampaikan. Ke depan, kompetensi ini akan terus kita asah demi mendukung humas Polri yang transparan dan adaptif,” ujar kasi humas

Kegiatan ditutup dengan pembacaan doa dan foto bersama, menandai komitmen Polres Banyuasin dalam membangun komunikasi publik yang lebih profesional dan berintegritas.

Harto

BREBES – rajawalinews.online

Aktivitas pertambangan galian C ilegal yang beroperasi di Desa Cibendung, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, kini memicu keresahan mendalam. Praktik penambangan yang menggunakan metode manual maupun mesin penyedot tersebut tidak hanya diduga kuat tidak memiliki izin resmi, tetapi juga telah menciptakan konflik horizontal serta kerusakan infrastruktur di desa setempat. (10/6/2026).

Hasil investigasi di lapangan menemukan adanya ketegangan serius di lokasi tambang. Pengelola yang menggunakan alat penyedot terpaksa menarik diri setelah adanya intimidasi dari kelompok penambang manual. Situasi ini dinilai berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Tidak Ada Kontribusi dan Merusak Fasilitas Umum

Ketua Karang Taruna Desa Cibendung, Anton, menegaskan penolakannya terhadap aktivitas tersebut. Ia menyoroti bahwa operasional tambang tidak memberikan kontribusi nyata bagi desa maupun organisasi kepemudaan, justru hanya menyisakan dampak negatif.

“Secara prinsip, saya mengutamakan keamanan desa. Namun kenyataannya, terjadi perselisihan terus-menerus antara penambang lokal dengan penambang yang menggunakan mesin sedot. Tidak ada koordinasi, tidak ada kompensasi, namun jalan desa rusak dan debu beterbangan di mana-mana,” ujar Anton.

Sikap Tegas Perhutani

Senada dengan warga, Mantri Perhutani, Asep, yang wilayah kerjanya mencakup aset jalan yang dilintasi kendaraan pengangkut material, secara tegas meminta agar aktivitas galian C segera dihentikan. Asep menekankan bahwa ketiadaan izin operasional dan ancaman kerusakan aset negara adalah alasan mutlak penghentian kegiatan tersebut.

Tinjauan Aspek Hukum

Aktivitas pertambangan tanpa izin di Desa Cibendung ini jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah poin-poin hukum yang dilanggar:

Pelanggaran UU Minerba: Berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Pelanggaran Ketertiban Umum: Konflik sosial yang timbul akibat aktivitas ilegal ini berpotensi melanggar Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama terhadap orang atau barang, serta dapat diproses melalui upaya penegakan hukum terhadap gangguan ketertiban umum.

Kerusakan Jalan: Mobilisasi kendaraan berat yang merusak jalan desa melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana penggunaan jalan untuk kepentingan komersial yang merusak fasilitas umum harus didahului dengan izin dan tanggung jawab perbaikan dari pihak pengelola.

Harapan Masyarakat

Hingga saat ini, pihak pengelola belum memberikan klarifikasi resmi. Masyarakat dan tokoh pemuda Desa Cibendung mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan dinas terkait di Kabupaten Brebes untuk segera melakukan penindakan tegas berupa penghentian operasional permanen. Hal ini dianggap krusial demi menjaga kondusivitas wilayah serta melindungi hak-hak masyarakat atas lingkungan yang sehat dan infrastruktur yang layak.

Tim Investigasi DN