Saksi Ahli Disnakertans Jatim, Di PTUN Bandung Bodong, di Duga Tak Ada Izin
Bekasi – Rajawalinews.online
Mahasiswa Bekasi men duga Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo kangkangi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atas hadirnya dirinya sebagai ahli administrasi negara disidang pembuktian terakhir gugatan SK Bupati Bekasi Nomor : 500/Kep. 332- Admrek/2020 yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung, Kamis (28/1/2021) pukul 13.00wib siang kemarin.
Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Vincensius Daeli mengatakan persidangan yang menghadirkan Pejabat dari provinsi Jawa timur tersebut diduga tidak mengantongi surat resmi mengenai ijin menjadi ahli Administrasi Negara di persidangan, hal tersebut menurutnya sangat mencederai dan sudah melanggar kode etik ASN dalam menjalani tugas.
“Dalam persidangan gugatan tersebut menurut info yang tersebar dalam persidangan hakim tidak menanyakan Surat ijin dari Gubernur Jatim, saya menduga ahli administrasi negara yang notabene adalah ASN yang dalam Undang-undang ASN itu disebutkan harusnya Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja,” ungkapnya kepada awak media, Senin (01/02/2021).
Lanjut dia mengatakan dalam penunjuk ahli di persidangan seharusnya dapat mengetahui seluk beluk kondisi di PDAM Tirta Bhagasasi sehingga menurutnya ahli dapat bersifat netral dan dapat menemukan titik temu dalam carut marutnya manajemen PDAM Tirta Bhagasasi. Diapun menyarankan agar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo yang ditunjuk menjadi saksi Ahli dalam persidangan tersebut untuk lebih fokus saja berkerja dalam mengurangi jumlah pengangguran di Jawa Timur.
“Penunjukan ahli administrasi negara jauh banget sampai dari Jawa timur, memang tidak ada ahli administrasi negara di Jawa Barat? Bu Khofifah (Gubernur Jatim) harus dikasih tau dugaan problem etis ini ” tutupnya
(Red)
