BOGOR, Rajawalu News – Sikap mengejutkan diperlihatkan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Fathoni. Usai diberitakan dan dikonfirmasi terkait proyek sumur bor usulannya yang dikerjakan Dinas PUPR, Fathoni justru memblokir nomor wartawan yang menghubunginya.
Awalnya, pada Kamis (21/8/2025), jurnalis Update Cerita Indonesia mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat. Saat itu, Fathoni merespons baik. Namun setelah berita berjudul “Program Sumur Bor di Gunung Putri Mangkrak Setahun, DPRD PKS dan PUPR Diminta Bertanggung Jawab” terbit, ia hanya membalas singkat lewat WhatsApp: “Kalau memberitakan santai aja”, lalu memblokir nomor wartawan tersebut.
Tindakan itu menuai kritik keras. Aktivis sosial sekaligus wartawan senior, Johner Simanjuntak, menyebut pemblokiran wartawan oleh pejabat publik sebagai sikap tidak terpuji dan bentuk mental pengecut.
“Itu perilaku pejabat yang gagal, karena tidak mampu memberikan pemahaman kepada publik. Wartawan berhak melakukan konfirmasi, bahkan dengan pertanyaan tajam sekalipun. Kalau pejabat telinganya tipis, jangan jadi pejabat publik,” tegas Johner, Sabtu (23/8/2025).
Ia menambahkan, komunikasi antara pers dan pejabat publik adalah jalur penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Menutup akses informasi dengan cara memblokir wartawan, menurutnya, mencederai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Pers adalah penyambung lidah rakyat. Kalau pejabat publik memutus komunikasi dengan wartawan, berarti ia menutup telinga dari aspirasi masyarakat. Itu mental pengecut, lebih baik berhenti saja jadi pejabat daripada merugikan rakyat,” pungkasnya.
Kasus ini memperlihatkan lemahnya komitmen keterbukaan informasi sebagian pejabat daerah, padahal setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan kepada publik.(Red)
Mental Pengecut, Anggota DPRD Bogor dari PKS Blokir Nomor Wartawan Usai Disorot Soal Proyek Sumur Bor
