MUARA ENIM, Rajawali News— Dugaan skandal penataan administrasi dan legalitas kepengurusan menghantam tubuh Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC KSPSI) Kabupaten Muara Enim. Beredarnya dokumen ber-kop resmi organisasi terkait sanggahan Pelaksanaan Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercablub) menuai sorotan tajam karena diduga cacat hukum dan melanggar aturan main organisasi.
Berdasarkan investigasi internal dan penelusuran dokumen oleh Tim Rajawali News Group, surat kronologi sanggahan tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang status kepengurusannya telah bermasalah dan bahkan diduga sudah tidak menjabat lagi. Sejumlah pengurus inti tercatat telah mengajukan pengunduran diri sejak pertengahan Juni 2026, ditambah adanya keputusan pembekuan dari DPD KSPSI Provinsi Sumatera Selatan.
Menanggapi kejanggalan serius ini, Pemimpin Redaksi Rajawali News Group, Ali Sofyan, menyampaikan pernyataan tegas dan menohok terkait penggunaan atribut organisasi oleh pihak yang tidak lagi berhak.
“Kami mengendus adanya dugaan praktek pencatutan dan pemalsuan legitimasi administrasi. Bagaimana mungkin sebuah surat bernada resmi yang menggunakan kop dan stempel DPC KSPSI Muara Enim masih ditandatangani oleh oknum yang secara administratif telah mundur dan dibekukan? Ini bukan sekadar pelanggaran etika organisasi, tapi sudah mengarah pada dugaan tindakan pidana pemalsuan dokumen dan kebohongan publik,” tegas Ali Sofyan.
Ali Sofyan menambahkan bahwa Redaksi Rajawali News Group tidak akan tinggal diam dan terus mengawal isu ini hingga tuntas. Pihaknya mendesak DPD KSPSI Provinsi Sumatera Selatan serta aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut tuntas legalitas dokumen yang beredar tersebut demi menjaga integritas organisasi buruh.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih mengupayakan konfirmasi susulan dari pihak-pihak terkait yang namanya tercantum dalam dokumen sanggahan tersebut guna mendapatkan hak jawab secara berimbang.
(eri)
