Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Rawan Penyelewengan

0
100

Musi Rawas Utara, Rajawali News Online –

Pemerintah Kabupaten Muratara pada Tahun 2022 menganggarkan Belanja Hibah  sebesar Rp13.413.056.039,00 dan terealisasi sebesar Rp12.380.682.258,00 atau 92,30%  dari anggaran. Realisasi tersebut antara lain digunakan untuk Bantuan Operasional  Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan).

BOP Kesetaraan merupakan program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional kegiatan pembelajaran pada lembaga pendidikan non formal yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

BOP Kesetaraan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik yang  disalurkan dengan mekanisme hibah dengan besaran per peserta didik untuk Paket A  (setara SD) sebesar Rp650.000,00, Paket B (setara SMP) sebesar Rp750.000,00, dan  Paket C (setara SMA) sebesar Rp900.000,00. Adapun penyaluran Dana BOP Kesetaraan  Tahun 2022 adalah sebesar Rp1.820.400.000,00 yang disalurkan melalui dua tahap masing-masingnya sebesar Rp1.074.250.000,00 dan Rp746.150.000,00.

Mekanisme pertanggungjawaban atas penyaluran Dana BOP Kesetaraan tersebut  adalah setiap penggunaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan oleh  Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap dan disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.

Pemeriksaan terhadap Pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan  Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) diketahui terdapat permasalahan, sebagai berikut.

Pada Tahun 2022, PKBM Elang Muda Tepi Barat dan PKBM An Najah mendapatkan  Dana BOP Kesetaraan, dengan rincian sebagai berikut.

Pertanggungjawaban Dana BOP Kesetaraan pada Dua PKBM tidak sesuaidengan kondisi sebenarnya sebesar Rp25.581.000,00

Pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban dan rekening PKBM penerima bantuan hibah, diketahui terdapat sisa dana pada lima PKBM sebesar  Rp158.350.000,00.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan  Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022, jika PKBM tidak bersedia menerima dana, maka Satuan Pendidikan harus melakukan pengembalian Dana BOP  PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang diterimanya ke rekening kas umum daerah.

Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen berupa rekapitulasi daftar  penerimaan Dana PKBM yang diperoleh dari Tim BOP Kesetaraan Dinas Pendidikan terdapat lima PKBM yang tidak bersedia menerima Dana BOP Kesetaraan Tahap II,  dengan rincian pada tabel berikut.

Terdapat Saldo Kas PKBM sebesar Rp20.450.000,00 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah.

Berdasarkan bukti setor dan dibandingkan dengan RKUD diketahui lima PKBM  tersebut telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, namun dari bukti tersebut masih  terdapat kekurangan pengembalian ke Kas Daerah pada PKBM Tanjung Harapan sebesar Rp18.000.000,00 dan pada PKBM Etis sebesar Rp2.450.000,00.

Hasil konfirmasi kepada Kepala Sekolah PKBM dan Tim Manajeman BOP  Kesetaraan menyatakan bahwa memang terdapat kekurangan pengembalian ke Kas  Daerah sebesar Rp18.000.000,00 (Rp100.100.000,00 – Rp82.100.000,00) pada PKBM  Tanjung Harapan dan sebesar Rp2.450.000,00 (Rp18.650.000,00 – Rp16.200.000,00) pada PKBM Etis.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis  Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini,  Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada:Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal Satuan Pendidikan yang telah  ditetapkan sebagai penerima Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP  Kesetaraan setelah dana diterima di Rekening Satuan Pendidikan mengalami:

a. penggabungan;

b. penutupan; atau

c. tidak bersedia menerima dana, maka Satuan Pendidikan harus melakukan  pengembalian Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan/atau Dana BOP Kesetaraan yang  diterimanya ke rekening kas umum daerah; dan b. Lampiran II poin (B.2) yang menyatakan bahwa setiap penggunaan Dana BOP PAUD,  Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan oleh Satuan Pendidikan dicatat secara lengkap dan disertai dengan bukti-bukti pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan  pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  mengenai pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran Dana BOP Kesetaraan dan risiko penyalahgunaan uang BOP Kesetaraan yang tidak segera  disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp46.031.000,00 (Rp25.581.000,00 +  Rp20.450.000,00).

Hal tersebut disebabkan oleh:

a. Kepala Dinas Pendidikan kurang cermat dalam melakukan pengawasan dan  pengendalian kegiatan PKBM; dan

b. Tim Manajemen BOP tidak melakukan validasi untuk menguji kebenaran laporan Pertanggungjawaban PKBM dan kurang cermat dalam mengawasi pengembalian dana  BOP Kesetaraan.

Atas permasalahan tersebut, Bupati Muratara menyatakan sependapat dan akan  segera menindaklanjuti.

Atas permasalahan tersebut, seluruhnya telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah  sebesar Rp46.031.000,00 yang terdiri dari Rp2.450.000,00 pada tanggal 13 Maret 2023, Rp12.500.000,00 pada tanggal 15 Maret 2023, Rp9.450.000,00 pada tanggal 16 Maret  2023 dan Rp21.631.000,00 pada tanggal 17 Maret 2023.

BPK merekomendasikan:

a. Bupati Muratara agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk lebih meningkatkan pengawasan penggunaan Dana BOP; dan

b. Kepala Dinas Pendidikan menginstruksikan Tim Manajemen BOP untuk lebih cermat  melakukan validasi kebenaran laporan pertanggungjawaban PKBM dan meningkatkan   pengawasan dalam pengembalian Dana BOP Kesetaraan.

supriand*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here