Sumsel, Rajawali News Online
Ali Sopyan Wakil Ketua Umum Iwo Indonesia mendesak pihak krimsus Polda Sumsel dapat Segera mengusut adanya kejanggalan di kabupaten Empat Lawang pasalnya Empat SKPD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp654.685.700,00 UKM untuk lebih cermat dalam menyusun RKA SKPD, khususnya atas kegiatan yang menggunakan DID;
b. Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Disperindag untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan pada PPTK terkait yang tidak menyiapkan dokumen
administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan
dalam ketentuan perundang- undangan;
c. Kepala Dinas Pertanian untuk menginstruksikan kepada Bendahara
Pengeluaran agar memedomani ketentuan dalam pengelolaan kas.
UKM untuk lebih cermat dalam menyusun RKA SKPD, khususnya atas
kegiatan yang menggunakan DID.
b. Bupati memerintahkan Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Disperindag
untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan pada PPTK terkait yang tidak
menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam ketentuan perundang- undangan.
c. Kepala Dinas Pertanian untuk menginstruksikan kepada Bendahara
Pengeluaran agar memedomani ketentuan dalam pengelolaan kas.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM sesuai isi rekomendasi.
b.1 Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Pertanian dan Kepala
Disperindag sesuai isi rekomendasi.
b.2 Laporan Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Disperindag perihal
pengenaan sanksi kepada PPTK masing- masing.
c. Surat instruksi Kepala Dinas Pertanian kepada Bendahara
Pengeluaran sesuai isi rekomendasi. 10 Penganggaran dan
Realisasi Belanja Wajib Perlindungan Sosial Tidak Sesuai Peruntukan
Sebesar Rp126.265.800,00 BPK merekomendasikan Bupati Empat
Lawang agar:
a. Memerintahkan Ketua TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan
verifikasi RKA SKPD, khususnya atas belanja wajib perlindungan sosial;
a. Bupati Memerintahkan Ketua TAPD untuk lebih cermat dalam melakukan
verifikasi RKA SKPD, khususnya atas belanja wajib perlindungan sosial.
a. Surat perintah Bupati kepada Ketua TAPD sesuai isi rekomendasi.
b.1. Surat perintah Bupati kepada Kepala Dinas Perhubungan
**Red
