Inspektorat Ketapang Disinyalir Tertutup Adanya potensi Permufakatan Lindungi Pelaku Korupsi

Kalimantan Barat- Ketapang Media Rajawalinews.online

Inspektur Inspektorat Kab.Ketapang Wilayah Hukum Kalimantan Barat (Kalbar) di jalan Jend. Ahmad Yani No: 110, saat itu di jabat Devi Prantito tertutup dan terselubung serta Alergi bersama awak Media wartawan untuk sebuah konfirmasi. Disinyalir Indikator hasil audit Inspektorat tidak ada kerugian negara, kemudian hasil audit BPKP berbeda dan hasil Analisis Piksus Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan lebih jitu serta ampuh bisa mengambil alih temuan Inspektorat, nah disinyalir temuan Korupsi yang di tangani Inspektorat tidak ada cerita dan sangat susah di konfirmasi awak Media, ini menjadi Skandal polimik tanda petik pertanyaan bagi masyarakat yang perduli bersama keuangan negara untuk masyarakat kecil dan miskin. Maka seharusnya, Auditor Inspektorat juga ditetapkan sebagai tersangka turut serta merugikan keuangan negara dengan ketidak becusannya dalam memeriksa indikasi temuan Korupsi bentuk proyek ADD-DD dan APBD Tahun Anggaran 2018-2021 di Kab.Ketapang Kalbar.

Terindikasi kuat dugaan Inspektorat Kab. Ketapang Kalbar mencoba melindungi pelaku korupsi dengan melakukan rekayasa hasil audit, boleh dikatakan Inspektorat terlibat dalam permufakatan sehingga dinilai ikut serta dalam melakukan Korupsi atau ikut berperanserta dalam mendukungan kejahatan Luar biasa bentuk Korupsi Aliran Keuangan Negara bentuk ADD-DD dan APBD.

Inspektorat menerima aduan Rajawalinews (RN) Group dan di konfirmasi seputaran pemeriksaan kegiatan paket proyek Rumah Adat Melayu, Dayak dan Jawa sebanyak 46 paket proyek di se-Kab. Ketapang Kalbar. Mengenai dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diberbagai Desa yang saat ini tengah dalam trackingan APH.

Pihak oknum Inspektorat saat di konfirmasi tim RN dalam pemeriksaan kegiatan proyek ADD-DD dan APBD mengatakan,” Kami minim tenaga dalam pemeriksaan, laporan perihal Proyek Rumah Adat tanyakan saja ke pihak Pariwisata. Inpektorat Ketapang Kalbar memberi jawaban dengan bermacam dalih dan berjuta alasan berbelit-belit dan sangat membingungkan.

Disampaikan Pak Reprelita fungsional tugas Inspektorat Kamis (11/11/21) saat di konfirmasi mengatakan,” Kita mengukur kemampuan, kita kekurangan tenaga fungsional dalam Dinas ini. Pemeriksaan rincian aliran keuangan Negara menjadi temuan dari hasil rincian Inspektorat berupa kegiatan fisik maupun selisih angka dalam RAB, Juklak dan Juknis Proyek masih dalam tahap pemeriksaan fisik seperti proyek Rumah Adat.

Terpisah dikatakan H. Asdewi jabatan sebagai irban 1 di dampingi Pak Herkan di ruang Inspektorat,” irban tu ada 1 sampai 5, kalau saya inspektur wilayah 1 yang membawahi beberapa Dinas, kebetulan pemeriksaan audit proyek Rumah Adat Kegiatan paket proyek Dinas Pariwisata di irban 4, merekalah yang mengaudit,”ujarnya H.Asdewi. Hasil audit dilaporkan ke Dinas terkait, kalau saya orang baru di sini. RN mempertanyakan,”Sampai sejauh mana tentang rumah Adat tersebut di Audit, ada yang mangkrak, ada yang tak jadi bangunannya hanya pondasi saja dengan dana Milyaran yang dianggarkan dalam pembangunan Rumah Adat? Lanjut disampaikan Pak Herkan,” Yang kita periksa rumah Adat Melayu proyek Tahun 2019-2020, kita cek timbunan dan pondasi berapa besar ukuranya, nanti kita cocokan dengan kontraknya,” paparnya.“Yang diperintahkan bapak Bupati hanya itu saja yang di Audit.

Saat RN mempertanyakan lanjut ikwal pengadaan timbunan Proyek Rumah Adat. “Apakah tanah dari luar atau tanah setempat yang ditimbunkan dalam proyek itu? dijelaskan Reprelita,’’ Kami masih penjaringan Data dengan Dinas Pariwisata. Ditegaskan Reprelita,” Kalau memang ada temuan, pasti ada tindakan dan sanksinya untuk saat ini bersama APIP yang satu atap dalam pemeriksaan adanya indikasi proyek Korupsi. Kita tidak pernah dan tak ada berkordinasi dengan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Polres maupun Kejaksaan,”imbuhnya Reprelita dan H. Asdewi.

Pernyataan Pak Reprelita, Herkan dan H. Asdewi yang bertugas di Inspektorat tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara, namun Inspektorat baru menindak lanjuti temuan tersebut atas petunjuk Bupati Ketapang. Disinyalir Inspektorat melakukan proses pembiaran kejahatan Korupsi menggunakan kekuasaan dalam jabatan atau suatu pembiaran persekongkolan Korupsi kekuasaan dengan jabatan, fakta pemeriksaan Inspektorat tidak pernah terbuka. Artinya ada proses pembiaran atau Permufakatan sekongkol dalam kejahatan sehingga proses itu tidak ditindak lanjutkan. Yang berarti dia membiarkan perbuatan Korupsi bebas tanpa sanksi dan merajarela.

Ketika proses-proses tindakan hukum berupa penyidikan dan penyelidikan, UU nomor 31 tahun 2009, tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi disebutkan, pengembalian kerugian Keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidana-nya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat dan Pasal hingga tidak tentu pasal yang dikenakan pada pelaku Kejahatan Korupsi, yang mana selalu kebal hukum dan anti hukum yang acap kali tajam mengenyamping bersama masyarakat kecil dan miskin, namun kebal buat penguasa dan pengusaha.*## (Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here