Hukum Macan Ompong Tak Ada Respon Korupsi Berkedok Proyek Rumah Adat

Ketapang Kalbar || Media Rajawalinews.online’

Proyek Rumah Adat Melayu (RAM) terletak di RT. 14 Kel. Mulia Kerta Kec. Benua Kayong Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang konon akan dikondisikan Uang Negara ± Rp.43 Milyar. Pada TA.2019 dianggarkan bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) senilai Rp.1.435.450.000. Tender Proyek dimenangkan CV. Cahaya Mulia Pratama, Pemilik Proyek iyalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Ketapang Kalbar.

Ironinya Kepala Disparbud dia juga sebagai PA ( Pengguna Anggaran) dan dia juga pegang peran Rangkap Jabatan sebagai PPK, celakanya lagi berlanjut proyek babak 2 (Dua) dianggarkan lagi pada tahun 2020 sebesar Rp 938.535.000 untuk Pembangunan pondasi Tiang pancang sebanyak 40 titik, pondasi pada pembangunan tahap 1 dan 2, proyek RAM Thn 2019 lanjutan kegiatan pengadaan proyek tahun 2020, Terendus indikasi kuat Proyek RAM berpotensi aroma Korupsi dari tahap Perencanaan hingga pelaksanaanya secara sistematis korupsi berjema’ah dalam persekongkolan menghantam keuangan Negara dalam pelaksanaan pengadaan proyek Rumah Adat Melayu (RAM).

Indikasi korupsi pengadaan satuan barang/Jasa dari iteam dan Volume adanya penghilangan pengadaan dan merekayasa hasil pekerjaan yang bernilai ekonomis. Dengan hasil tidak optimal penyerapan penggunaan dana sebesar ± Rp 2 Milyar. Fisik dari tahapan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaanya, terindikasi bentuk potensi penyimpangan pola Korupsi tahapan pengadaan dari RAB bersifat mengada-ada. Disinyalir proyek Rumah Adat Melayu Proyek pesanan, tanpa evaluasi kebutuhan dari proses penganggaran sebelumnya berkaitan dengan system penganggaran, Penggelembungan anggaran (biaya, volume, bahan dan kualitas berkaitan dengan system penganggaran), Pengadaan yang mengarah rekayasa pemaketan proyek Korupsi terarah dan sisteamatis penyerapan pengadaan fisik proyek Mark-Up yang tidak mengacu kepada KAK (Kerangka Acuan Kerja)

Rajawalinews (RN) Group mengkonfirmasi lanjut senin (8/11/21) ikwal temuan indikator Korupsi Berkedok Proyek Rumah Adat Melayu, Rumah Adat Dayak dan Rumah Adat Jawa. Anggaran Proyek Berkedok Rumah Adat, pasalnya di kelola Krusial Dramatis Kompleks anggaran proyek pengadaan Rumah Adat di Kotak-katik Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ‘’ Drs.Yulianus Cs”. Tim RN mengkonfirmasi dengan mengisi buku Tamu agar bisa mempertanyakan sampai sejauh mana Paket Proyek yang di kelola Disparbud sebanyak 46 paket proyek dan sampai sejauh mana hasil pemeriksaan BPK Kalbar? Sangat disayangkan semua bungkam dan bisu, Kepala Disparbud ogah untuk di konfirmasi wartawan RN.

Pengadaan fisik proyek penuh kesan memprihatinkan dengan anggaran Milyaran rupiah, namun hasilnya tidak Becus dan mengekpresikan ketidak-mampuannya, dia sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan dia juga sebagai PPK. Dan sebagai pengelola Aliran keuangan Negara, Proyek Berkedook mengatasnamakan pembangunan Rumah adat bernilai Milyaran Rupiah fantastis, namun proyek Rumah Adat gagal Maning alias gagal Total.

Awak media RN konfirmasi bersama surat dengan No: 03/Media Rajawalinews/Ktp-Kalbar/VI/2021, semua item konfirmasi ada sebanyak 5 (Lima) Item, akan tetapi konfirmasi tidak di respon dan tidak di jawab. Konfirmasi RN dianggap laksana Semilir angin lalu oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Drs.Yulianus.Cs. Indikasi dugaan kuat PA dan PPK menutup-nutupi proyek Mitos Korupsi, proyek bentuk rumah adat se-Kab. Ketapang Kalbar yang sarat akan permasalahan, proyek Mark-Up potensi proyek Ladang Korupsi. Uang negara untuk kemakmuran masyarakat selesai di santap tikus berdasi duduk di atas kursi berbau minyak Angin Korupsi. Ada apa bersama Hukum Macan Ompong tak ada Respon terhadap Korupsi berkedok Proyek Rumah Adat di Ketapang Kalbar, dia Aman dan Makmur. Proyek yang telah dianggarkan dari proyek bentuk tender dan PL sejak TA. 2018 – 2020.*## (Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here