Bekasi, RajawaliNews – Pelaksanan Pembangunan TPT Kp.Bakung Kulon Rt.10 Rw. 06 Desa Karangreja Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi. Oleh rekanan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Dan Bina Kontruksi (DSDABMBK) Kabupaten Bekasi diduga sarat penyimpangan tak sesuai spesifikasi sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Rabu, (10/11).

Pasalnya pantauan awak Media pada beberapa hari lalu, diduga dilapangan proyek yang di danai APBD tahun anggaran 2021 itu terlihat minim pengawasan baik dari pengawasan konsultan maupun Pejebat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dapat di manpatkan oleh oknum pelaksana untuk melakukan kecurangan pekerjan tersebut yang sudah di tetapkan oleh Konsultan.

Potensi Diduga dapat merugikan keuangan negara terlihat,pada pondasi tanah tidak di pasang cerucuk bambu pengikat dasar kaki pasangan Batu belah,pondasi galian tanah tidak digali kedalamnya untuk menahan Dasar kedalamnya,kemudian pada dasar batu belah menggunakan Batu lonjong dan Bulat yang semestinya tida terpaki dalam pasangan di proyek TPT di bantaran Kali Bakung Kulon,adukan pasir dan semen sangat rendah kuwalitasnya tidak merekatnya pasangan batu kali Lonjong dan Bulat,sehingga sangat rentan dan dapat berpengaruh dalam beberapah bulan ini pasangan batu belah akan rusak dan hancur dalam pasanganya,apa lagi di musim pengujan yang sudah mulai saat ini.

Subur (38) Warga Masyarakat sekitar sangat menyayangkan adanya proyek pembangunan untuk Masyarakat selalu terkesan Asal-Asalan dan kurangnya propesional dalam pelaksanan di lapangan,sehingga mengasilkan pekerjan yang berkualitas sangat buruk.

“Seharusnya ketika pekerjan peroyek di lokasi lapangan sinkron antar rekanan pelaksana dan pejabat dinas terkait,jadi ketika ada potensi kecurangan yang di lakukan oknum kontaktor nakal pejabat terkait bisa langsung menegur,di tambah pada lokasi kegiatan tidak di pasang papan proyek bisa saja berpotensi korupsi dan melanggar Undang Undang No 14 Tahun 2008 (KIP) Keterbukan Inpormasi Publik,Bertentangan (PERPRES) No 54 Tahun 2010 dan (PERPRES) NO 7 Tahun 2012,Berkewajiban setiap Pembangunan Proyek yang dananya di biyayai oleh Negara.

Dengan data yang ada saat ini tegas Subur,dirinya akan melaporkan kegitan tersebut kepada Inspektorat serta dinas terkait,agar oknum kontarktor tersebut dapat mempertanggung jawabkan atas kecurangan yang sudah di lakukan.Pungkasnya (Mc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here