Periksa Ir.Sukirno Kadis PUTR Disinyalir Begal Uang DAK TA.2021 16 Milyar Modus Proyek Swakelola

Kalimantan Barat- Ketapang || Media‘ Rajawalinews.online ‘

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2021, mengingat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2O21 di Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Poto istimewa

Tentang DAK yang dimaksud dengan Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Bupati.

Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) terbesar menjadi titik Laporan berbagai pemangku kepentingan tentang ketidak-seragaman DAK. Dalam praktiknya, di Dinas PUTR Kab.Ketapang Sebesar 16 Milyar DAK Anggaran Tahun 2021 disinyalir di Kelola bersama-sama Ka. DPUTR Ir.Sukirno Cs, rekanan dalam Pelaksanaan maupun pencairan serta pengadaan satuan barang/Jasa yang mana Modus operandinya menggunakan pihak ketiga, mengatasnamakan Suplayer, faktanya Ir.Sukirno sendiri mengelola dan menghantam DAK TA.2021 dengan kebijakan dan aturan penyalahgunaan wewenang dalam kekuasaan jabatanya sebagai Kepala Dinas PUTR Ketapang tak lepas peran aktif Pemerintah Daerah (pemda) menjadi penerima pasif atas hibah DAK sebesar 16 Milyar. Proses pengalokasian DAK, mengindikasikan adanya pihak Pemda tidak berlaku transparan. Selain itu, koordinasi dan komunikasi antar instansi dalam pengelolaan DAK terlihat masih terbatas dan samar-samarnya untuk mengohet serta membegal keuangan Negara bersumber Keuangan DAK TA.2021.

Temuan paradigma berupa pendesentralisasian kepada Pemerintah Daerah dalam kewenangan pengalokasian, pengkoordinasian, dan pengawasan pelaksanaan atas penggunaan DAK oleh Pemerintah Kab.Ketapang Kalbar. Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kegiatan pembangunan khusus di Daerah meningkatkan tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam memobilisasi sumber DAK termasuk ke dalam APBD, dalam pemanfaatannya Pemda mengikuti regulasi pusat, seperti peraturan keputusan Presiden dan Menteri dalam membangun kebutuhan warga seperti membangun WC umum dan pengolahan limbah kotoran masyarakat di sekian Desa-Kecamatan se-Ketapang Kalbar.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pengalokasian DAK untuk Daerah, Pemda mendistribusikannya ke berbagai kegiatan/proyek Pemerintah Pusat dalam bentuk swakelola. Disinyalir dugaan kuat ada potensi kerugian negara Milyaran akibat proyek pembangunan sumber keuangan DAK secara swakelola, kita temukan adanya penyimpangan mengatasnamakan pelaksana proyek Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Pencairan termen.1 Ketua KSM yang di SK kan Kades di sekian Desa hanya Formalitas untuk sebuah tanda tangan saja sesuai persyaratan dari Bank, agar bisa melakukan pencairan dan uang pencairan sebesar Rp.6 Milyar tersebut di pinta oleh Suplayer. Disinyalir uang pencairan Proyek DAK TA.2021 tersebut ditahan Suplayer dan PPK serta PA, Ketua KSM hanya menanda-tangani saja untuk pencairan proyek penunjang lingkungan masyarakat dengan aliran DAK sebesar 16 Milyar, dalam pencairan Ketua KSM hanya mendapatkan 25% dan sisa semua uang pencairan tahap 1 di kasih kepada PPK, yang konon katanya untuk pembelian alat mesin pengolahan pupuk serta Pralon yang akan diadakan dan dibelikan langsung oleh PPK dari Dinas PUTR atas ijin dan persetujuan Kadis PUTR Ir.Sukirno. Semua di SK oleh Kadis PUTR Sukirno dalam menjalankan aksinya seolah Sah dan dibenarkan oleh Pemimpin kuasanya, sedangkan ketua KSM yang telah di SK kan Kades hanya dimanfaatkan untuk kepentingan Ir.Sukirno semata untuk mengambil keuntungan dari Proyek Swakelola 16 Milyar, salah satunya PPK dan PA mengambil aliran DAK dari Ketua KSM di Kelurahan Kantor, dasar dan aturan apa yang dijalankan Kadis PUTR Ir. Sukirno Cs ? Periksa Ir.Sukirno Kadis PUTR Ketapang disinyalir begal uang DAK.TA.2021 16 milyar modus proyek swakelola.

Seyokyanya intrumens Kepala Daerah Bupati untuk mengambil langkah sentral aura metode indikasi Korupsi wewenang dalam jabatan penyelewengan DAK TA 2021 sarat akan unsur pidana Korupsi sistematis berjema’ah dengan mata rantai signifikan arahan penyerapan DAK TA 2021 yang penuh ilustrasi khayalan bayangan semu yang merugikan Negara milyaran rupiah. *##(Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here