Administrasi Bina Marga DPUTR ‘Maling Teriak Maling’ Paket Proyek PL Dan Tender

Kalimantan Barat – Ketapang || Media Rajawalinews.online

Tertutupnya Adminitrasi DPUTR (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Bidang Bina Marga (BM) Kab.Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) jalan Jend. Sudirman No.1, ikwalnya Rajawalinews (RN) mempertanyakan Anggaran Keuangan Negara tahun 2021 yang telah di serap Dinas Pekerjaan Umum di Bidang BM.’’ Berapa jumlah Pekerjaan PL (Penunjukan Langsung) dan berapa Jumlah Proyek Tender, serta sudah berapa persen Keuangan Negara yang diserap untuk pembangunan Infrastruktur antara lain Jalan Pelang-Pematang Gadung 19,7 Milyar, Sandai-Senduruhan maupun seperti pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaannya.’’ Faktanya beraroma Ekstrem Skandal Tertutup dalam Adminitrasi. Ada apa di balik semua ini, Kabid BM dan Kepala Dinas PU tidak bisa di konfirmasi. Hembusan Disinyalir Tertutup paket proyek dalam pelaksanaannya Maling Teriak Maling paket kegiatan proyek PL dan Tender.

Diungkapkan Stap BM Inisial RD.’’ kepada RN jumat (22/10/21),” di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Bidang Bina Marga (BM) ada seratus lebih paket PL dan Tender khususnya di Ketapang. Biasenya kalau ndak sesuai, misalnya Judulnya salah dan lokasinya nggak sesuai pindah ke perubahan, ndak kite paksakan, kalau dikerjakan pun ndak bermanfaat. Kalau yang kite survei cocok ya lanjut di kerjakan. Kalau ndak selesai ganti perubahan. Lanjut dikatakan,” Kebanyakan sih sudah hamper mau selesai, tapi ade gak yang baru mulai. Cuman yang jelasnya mau perubahan gik, mau survei lagi, kalau mau jelas tanyakan saja langsung kepada Kabid BM ‘Lalu’ agar jelas,’’ungkap RD saat di konfirmasi RN. Namun sangat disayangkan, di tunggu selama 1 Jam lamanya sejak RD mendatangi Kabid BM ‘Lalu’ tapi tak kunjung datang di ruangan tengah lantai 2 DPUTR.

Mengingat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah sanksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah jelas proses pengadaan pada dasarnya merupakan penyelenggaraan hukum administrasi negara, yang memungkinkan pelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Tata pemerintahan kegiatan operasional administrasi negara iyalah keuangan negara, kepegawaian negara, hukum perencanaan negara, hukum pengawasan administrasi negara.

Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Sanksi yang bersifat administrasi. Unsur penggunaan keuangan negara menjadikan proses pengadaan barang/jasa, ketika adanya kesalahan administrasi atau urusan tata usaha yang berakhir dengan sanksi pidana. Sanksi proses pengadaan bersifat jelas dari tindakan yang bertentangan dengan aturan-aturan adanya konsekuensi ‘Sanksi’, perjalanan pengadaan sebagai tanggungan (tindakan, hukuman) ketentuan atau peraturan, sehingga apabila terjadi pelanggaraan maka dikenakan tindakan atau hukuman bagi yang melanggar peraturan. Ironisnya sudah beberapa oknum DPUTR yang terlibat Pidana Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dan tidak menutup kemungkinan Paket Proyek PL dan Tender DPUTR bidang BM yang di kelola ‘Kabid Lalu’ dan Kepala Dinas adanya potensi Sisteming Maling Teriak Maling tak bisa di konfirmasi hingga sampai saat ini tertutup di dalam ruangan dan diam dalam permainan Sisteming Reaksi Terorganisir Paket Proyek Tender dan PL untuk di Kemas.*##(Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here