WADUH GILE BETUL KPA DAN KONTRAKTOR PROYEK RSUD AGOESDJAM JUAL BESI MILIK NEGARA

Kalimantan Barat-Ketapang || Media Rajawalinews.online

Proyek RSUD Agoesdjam Jln. Mayjend DI.Panjaitan No.15 Kab. Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) di bangun dengan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 20,1 Milyar TA.2021 dengan Nomor: Kontrak: 602/100/PPK-BLID/2021, pelaksana Proyek PT. TRI KARYA UTAMA CENDANA Konsultan Pengawas PT.CIPTA INDAH CITRA, pasalnya pihak pelaksana proyek RSUD Agoesdjam memperjual-belikan Besi Milik Negara dari potongan sangkar ayaman Beton dan sisa potongan tiang pancang, 100’an Kg Besi di jual pada pengepul atau penampung yang mengambil di area lokasi proyek dengan menggunakan Mobil pickup lengkap beserta Timbangan/Dacing duduk milik penampung besi. Dalam proyek pembangunan RSUD Agoesdjam, kontraktor dan pengawas lapangan serta tidak menutup kemungkinan KPA dan PPK Dinas pemilik sang proyek ikut serta menjual Besi Milik bangunan Proyek RSUD Agoesdjam pada pengepol/penampung besi sisa bangunan proyek milik negara.

Bentuk bagian tindak pidana kejahatan terhadap Barang Milik Negara (BMN) terkait akuntansi dan laporan keuangan apabila tercantum sebagai aset negara, dalam suatu proses pengadaan, pelepasan, penggelapan, penghancuran atau pengrusakan, dan sebagian tindak pidana kejahatan keuangan atas negara tidak terkait pada aset negara atau pendapatan negara, atau potensi memperoleh pendapatan negara. Tindak pidana pencurian, penggelapan, penipuan, perbuatan merugikan negara, penghancuran dan pengrusakan barang milik negara dan penadahan hasil kejahatan terhadap barang milik negara.

Ikwalnya Tim Media Rajawalinews (RN) investigasi kelapangan selasa (12/10/21) menemukan pihak kontraktor jual besi bekas proyek Agoesdjam milik Negara dengan harga 5 ribu/kg. Segala sesuatu yang merupakan bagian harta milik seseorang, negara atau badan hukum yang dapat diambil orang atau badan hukum lain untuk dikuasai seolah-olah pemilik harta tersebut dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian (Pasal 362KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP). Termasuk dalam hukum pencurian adalah pencurian dengan kekerasan atau perampokan. Sebagian besar aset pemerintah berpotensi menjadi obyek pencurian atau penggelapan. Disinyalir aktor pelakunya adalah pihak pelaksana kontraktor dan tidak menutup kemungkinan pemilik proyek RSUD Agoesdjam ‘’ KPA (Kuasa pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat pembuat komitmen).

Menjual benda milik orang lain dan menerima hasilnya adalah pencurian. Sebagai misal, penguasaan atas kekayaan negara berupa Besi bangunan proyek Agoesdjam milik pemerintahan, sehingga terjadilah transaksi penjualan besi milik negara, di jual bentuk sebagai tindak pidana pencurian. Ironisnya lagi Aset bangunan lama Agoesjam tak tau rimbanya, apakah di jual atau dijadikan milik pribadi asset bangunan RSUD Agoesdjam dengan nilai milyaran rupiah. Dimana belanja pengadaan dari keuangan negara dan dimana keberadaan asset lama tersebut hingga menjadi Reaksi tabu Dramatis.*## (Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here