Sering Menjadi Konflik Terkait Limbah Industri,
Gunawan :”Sampah Industri Di Kabupaten Bekasi Harus Dikelola BUMD

Kabupaten Bekasi || Media Rajawalinews.online

Pasca beberapa ormas dan LSM melakukan Aksi demo yang disinyalir perebutan limbah Industri di Kawasan Hyundai menjadi banyak sorotan berbagai pihak.

Gunawan tokoh masyarakat Cipayung Cikarang Timur memaparkan beberapa pendapat nya dalam diskusinya, selasa 12/10/2021.

Gunawan memaparkan” Terkait limbah atau sampah
sisa hasil proses produksi pabrik (limbah) yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, masih menjadi usaha primadona bagi kalangan pengusaha asal Bekasi maupun luar Bekasi.

“Tidak jarang akibat limbah pabrik menimbulkan konflik sosial dikalangan masyarakat, bahkan seringkali terjadi bentrokan antar masa, karena saling berebut hanya gegara limbah sehingga kondusifitas masyarakat dan investasi terganggu, yang pada akhirnya para investor tidak nyaman berusaha dan bisa saja hengkang dari Kabupaten Bekasi, dan yang merugi kita semuanya, ucap Gunawan.

Karena itu, Pemkab Bekasi sudah saatnya mengambil langkah dan kebijakan untuk menyelesaikan konflik limbah pabrik yang satu ini. Kabupaten Bekasi sebagai daerah otonom harus mengambil alih tata kelola sampah (penata usahaan) sisa hasil proses produksi pabrik (limbah) melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Gunawan, “Nol kan saja sisa hasil proses produksi pabrik (limbah) yang saat ini bernilai ekonomis menjadi sampah, karena dalam UU tentang persampahan sudah sangat jelas ketentuan umumnya bahwa sisa hasil proses produksi (limbah) adalah merupakan sampah.

“Mungkin hanya di Kabupaten Bekasi, sisa hasil proses produksi pabrik (limbah) ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi limbah yang bernilai ekonomis, hal inilah yang menjadi pokok masalah dan menjadi rebutan, tuturnya. 

Dikatakannya, “Kedepannya harus ada BUMD Kabupaten Bekasi yang melaksanakan pengelolaan sampah dari mulai pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan semuanya diatur oleh BUMD.

“Caranya cabut Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Izin Limbah Non B3 Yang Bernilai Ekonomis, diganti oleh peraturan daerah yang mengatur tentang tata kelola sampah di Kabupaten Bekasi, didalamnya memuat ketentuan dan materi muatan bahwa sisa hasil proses produksi pabrik adalah sampah, jelas Ketum Sniper Indonesia. 

Kemudian, Sambung Gunawan, pengusaha yang sudah mengeloa limbah pabrik selama ini tetap biarkan saja, tetap mengangkut dari pabrik, cuma bedanya mereka tidak membeli lagi ke perusahaan atas limbah tersebut, tetapi mereka cukup membayar biaya rertribusinya ke daerah atas pengangkutan limbahnya, yang lokasi penampungannya sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebagai tempat pembuangan sampah pabrik, dan para pengusaha ditempat penampungan tersebut silahkan memilahnya sampah-sampah yang mereka telah angkut karena sampah pabrik yang selama ini mereka angkut bukan lagi limbah bernilai ekonomis tapi sudah menjadi sampah sebagaimana diatur dalam perda nanti, kata Gunawan,

“Kalau ini diberlakukan, bagi Pemkab Bekasi akan mendapatkan asupan PAD yang cukup besar, dari sektor sampah pabrik, dan uangnya diberikan lagi untuk rakyat kedalam bentuk pembangunan daerah, imbuhnya.

Masih Kata Gunawan, “Disisi lain para pelaku usaha limbah maupun masyarakat tidak akan lagi terus saling berebut limbah pabrik karena sudah diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, tutup Gunawan.(Red)

Simber : Gunawan Sniper (Ketua Umum LSM Sniper Indonesia)