INDIKATOR KORUPSI 4 PAKET PROYEK RSUD SM. DJAMALUDIN SUKADANA AMAN DAN MAKMUR

Kalimantan Barat Sukadana-KKU || Media Rajawalinews.online

Korupsi pembangunan di daerah desentralisasi masa reformasi dan kebijakan, oknum pejabat daerah, politisi dan birokrat. Untuk kesekian kalinya terbit Pemberitaan di Media Rajawalinews (RN), ikwal hembusan Konon Indikator korupsi Proyek RSUD SM Djamaludin Sukadana Kab.Kayong Utara (KKU) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tersangkut dugaan kasus Korupsi Proyek pembangunan Gedung RSUD SM Djamaludin di Sukadana dalam lingkup lokasi ada 4 Paket Kegiatan Proyek yaitu, 1. CV. Sedaya Karya, proyek Labolatorium sebesar 3,7 Milyar, 2. CV. Wira Jaya, Proyek Pembangunan Gedung CSSD sebesar 2,4 Milyar, 3. CV. Dua Belas Tata Perkasa, Proyek Pembangunan Gedung Bersalin sebesar 2,9 Milyar dan 4. CV. Shultan Garnida, Proyek pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat sebesar10,1 Milyar.

Kasus Korupsi buat sang pejabat yang memiliki power kekuasaan dalam Jabatan yang Mitos rakus harta, jabatan menyimpang mereka kekurangan ekonomi sehingga terpaksa harus “mengambil uang negara” bagi dirinya, keluarganya, maupun kelompok tertentu dengan jalan yang halal, haram dan hantam? Pola modus korupsi berkaitan dengan administrasi pemerintahan, kesempatan Korupsi terjadi dan Kondisi diperparah oleh lemahnya prilaku dan komitmen oknum aparat penegak hukum dalam pemberantasan Korupsi serta adanya indikasi pembiaran kejahatan di depan mata, ‘’ perkara Korupsi ‘’ sebagian besar karena tersangkut masalah pengelolaan keuangan daerah konsekuensi yang ambigu.

Kewenangan sehingga flexsible dalam melakukan kesempatan untuk Korupsi oleh oknum publik Pemerintah Daerah mengkorupsi uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau meminta uang dari individu atau perusahaan yang berbisnis dengan atau diatur oleh pemerintah daerah, peraturan yang tak dijalankan dan secara umum mereduksi kualitas penyelenggaraan pemerintahan di sektor pembangunan kesehatan. Akhirnya, korupsi menghancurkan harapan dengan buruknya kualitas pelayanan publik, khususnya antara lain di sektor Kesehatan Pembangunan Gedung RSUD SM Djalamludin Sukadana-KKU. Maraknya praktek korupsi berkedok Proyek di pecah-pecah mengambil uang negara dengan cara Sopan dan Santuy. Interaksi korupsi mengidentifikasi modus Korupsi yang dilakukan secara Masif dengan alasan “Khilap om” dengan sengaja terencana dan melibatkan banyak pihak dari hulu ke hilir.

Korupsi segerombolan elit politik atau pejabat pemerintah membuat peraturan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompok tertentu dengan memungkinkan menyalahgunakan besar pendapatan dan fasilitas umum serta mendapatkan kekayaan dari uang hasil Maling uang Negara. Tindakan melanggar hukum oleh aktor-aktor korupsi dapat diukur dalam sistem hukum yang amburadul, mengabaikan keadilan secara etis tidak benar tapi tetap bisa dinyatakan sah, bisa diklaim sebagai studi banding dalam kejahatan Korupsi Sisteamatis.

Diungkapkan Viki pengawas Konsultan CSSD sepekan yang lalu pada RN,” Ada 3 kegiatan, total 4 di tambah proyek UGD, saat ini kita sudah kerjakan Balok slop memakai tiang pancang asli beton bangunan ukuran 20×20, dengan ke dalaman 24 meter, kita memakai 3 sambung. Untuk tenaga kerja kita tenaga setempat ada ga,” ujarnya Viki.’’ Tidak ada penimbunan dan tidak ada Sub Drawing di Direksi keet di atas, kalau di penawaran tidak ada Alat tapi ini inisiatif pelaksana menggunakan Exsa mini agar lebih cepat,”timpalnya pengawas lapangan proyek RSUD SM Djamaludin “Viki.

Sangat disayangkan pihak pemilik proyek PPK dan KPA tidak sepenuhnya mengawas proyek 4 paket di dalam lingkungan RSUD SM Djamaludin Sukadana-KKU dengan proyek bernilai Ekonomis dan fantastis. Hingga sampai saat ini PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tidak bisa di konfirmasi, ada apa bersama proyek yang potong tiang pancang ini? *##(Yan)