102 Milyar Proyek Jalan Siduk-Sungai Kelik Terindikasi Merusak Lingkungan Dan Mark-Up, Asal Kerja

Kalimantan Barat Ketapang || Media Rajawalinews.online

Pandangan Instrument tafsir khalayak masyarakat kecil “syukurlah kita dibangunkan jalan dari pada kita berjalan di atas Lumpur”. Kilas balik, pembangunan jalan dengan kontrak sebesar 102 Milyar tahap.2 belum lagi tahap.1’nya, semuanya adalah uang pajak dari Masyarakat. dikembalikan lagi ke masyarakat bentuk proyek jalan Anggaran TA.2020 Rp.102 Milyar di Siduk-Sungai Kelik.2 Kab.Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dengan nilai fantastis.

Disinyalir pengadaan Tanah pilihan timbun jalan jenis tanah Laterit Asal Ambil dan Hantam untuk timbunan LPB (Lapisan Pondasi Bawah), tanah laterit untuk timbunan LPB diambil dari sisi kiri kanan sepanjang proyek dan lebih celakanya lagi tak peduli sekeliling Tiang Listrik tanah tersebut di ambil hingga tiang listrik terancam tumbang dan sudah condong rawan akan kecelakaan, bilamana tiang listrik tumbang akibat tanah di sekitar tepian tiang listrik di ambil sang kontraktor untuk timbunan jalan Disinyalir merusak lingkungan di sepanjang kegiatan proyek 102 Milyar dan perlu dipertanyakan apakah pelaksana memiliki ijin Galian C, kuat dugaan pelaksana PT. Damai Citra Mandiri (DCM) Kerjasama Operasional (KSO) PT.Trifa Abadi mengurangi pengendalian Volume Timbunan dan Pengadaan Barang/Jasa indikasi Pelaksana PT.DCM – Trifa mengurangi mutu dan Volume timbunan LPB dan LPA yang mana ketebalan tersebut tindak berdasarkan Desain petunjuk dalam kontrak.

Tim Media Rajawalinews (RN) Group investigasi kelapangan Kamis (23/09/21) proyek Jalan Siduk – Sungai Kelik.2 pelaksana Proyek dan pemilik Proyek Direktorat Jenderal Bina Marga satuan kerja pelaksana jalan Nasional wilayah.I Provinsi Kalimantan Barat, mengambil tanah pilihan jenis laterit di tepian sekeliling tiang listrik untuk timbunan jalan, sehingga Tiang listrik mau tumbang. Di sudut pandang, adakah ijin mengambil tanah laterit di sekeliling tepian Tiang Listrik. Terindikasi Pelaksana Proyek merusak lingkungan dan membahayakan manusia jikalau tiang listrik tumbang akan membahayakan pengguna jalan.

Pemilik Proyek PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Provinsi Pontianak Kalbar, bagaimana sistem pengawasan yang bertanggung jawab. Pengawas tidak berada di tempat sehingga semau –maunya pelaksana dalam menghantam tanah di sekeliling tiang listrik di tepian jalan dalam kegiatan proyek. Jalan dikategorikan sebagai penghubung antar Desa ke Kecamatan/Kabupaten/Provinsi untuk memperlancar hubungan dan mempermudah sarana produksi ke pasar, baik yang di Desa maupun yang di Kota, dalam kegiatan proyek tersebut yang perlu diperhatikan dalam peningkatan jalan Tidak boleh merusak lingkungan. Proyek jalan harus disesuaikan dengan syarat teknis dan pekerjaan pengadaan tanah tidak akan merusak lingkungan, pada petunjuk pelaksanaan pembangunan prasarana proyek Jalan harus memperhatikan Larangan yang ada pada petunjuk teknis diperuntukkan untuk masalah yang dianggap kurang sesuai dengan kriteria merusak lingkungan dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa oleh penguasa proyek sang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), pengguna jasa, penyedia jasa, Pokja ULP. Hasil rapat pelaksanaan Proyek berpedoman sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian mutu sasaran utama manajemen proyek bermutu tepat biaya dan tepat waktu. Pengendalian mutu upaya pengawasan dan teknis yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Kualitas kepadatan, kuat tekan, daya dukung tanah, kekerasan sesuai spesifikasi teknis dalam Dokumen, adukkan LPB-LPA bukan asal campur dan asal kerja. Jalan yang baru dikerjakan dari Titik Nol sudah ada yang terkelupas dan rusak, belum rampung 100% pekerjaan jalan yang awal di bangun sudah ada yang rusak dan terkelupas serta berlobang, akibat asal kerja, mengurangi mutu dan kualitas serta mengurangi Volume Desain. Ironisnya lagi bahu sayap kiri dan kanan jalan tidak di timbun sehingga membuat rembesan air masuk ke badan jalan serta mengancam keselamatan pengguna jalan.

Teritorial Proyek Perencanaan dan pengendalian pelaksana Kontraktor, PPK Bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksana bekerjasama pengawas pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Peran PPK selaku pengawas unsur Pemerintah bukan hanya menerima laporan dengan duduk manis di atas kursi saja, faktanya jalan tersebut tidak sempurna dan asal kerja dengan Dana 102 Milyar termonitor asal kerja dan tak ada pengawasan dari satker, Pokja dan PPK di lapangan hingga pelaksana bekerja dengan cara sistematis brutal semau-maunya, tidak memandang dampak dan akibatnya mengambil tanah laterit di sekeliling tiang listrik, di mana tanggung jawab PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengawasan dan tindakan lanjut pelaksana proyek yang nakal, proyek 102 baru dikerjakan sudah rusak dan di tampal Sulam tapi rusak dan rusak lagi.* ## (Yan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here